Aktivis Desak KPK Panggil Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Erni Sitorus

Jakarta, tvOnenews.com – Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution dan Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus semakin gencar disuarakan aktivis antikorupsi.

Puluhan massa yang tergabung dalam Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Di atas mobil komando, Ketua Umum Jaga Marwah Edison Tamba alias Edoy menegaskan pihaknya mendukung langkah KPK agar segera memanggil pimpinan eksekutif dan legislatif Sumut terkait dugaan keterlibatan dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) eks Kadis PUPR Sumut Topan Ginting.

"Dalam kasus OTT Eks Kadis PUPR Sumut Topan Ginting, terdengar informasi pergeseran anggaran signifikan ke Dinas PUPR mencapai Rp1,3 triliun, salah satunya proyek jalan di Tabagsel yang terbukti KKN. Bobby Nasution sebagai penanggung jawab serta Erni sebagai pengawas dinilai bobol dengan adanya OTT yang dilakukan KPK," tegas Edoy.

Sumber :

• Istimewa

Menurut Edoy kedekatan hubungan eksekutif dan legislatif di Sumut memperkuat dugaan praktik KKN yang merugikan masyarakat.

Bahkan sejumlah anggota DPRD sempat meminta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Topan Ginting namun tak pernah terlaksana.

"Topan Ginting merasa di-backup Gubernur dan Ketua DPRD," ujarnya.

Ia pun mengingatkan KPK agar berani mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi.

"Presiden RI Prabowo sudah tegas menyatakan, meskipun kader Gerindra, harus ditindak. Kepada Ketua KPK, segera panggil Bobby Nasution dan Erni Sitorus dalam keseriusan mengusut tuntas kasus OTT di Sumut," pungkas Edoy.

Jawaban KPK

Usai berorasi, perwakilan massa Jaga Marwah diterima oleh Humas KPK, Prayoga. Ia memastikan aspirasi ini akan disampaikan ke pimpinan KPK.

"Terkait laporan Jaga Marwah di Dumas KPK soal Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus, kami akan menindaklanjuti dan meneruskan kepada pimpinan," ujar Prayoga.

Bobby Nasution Ingatkan ASN agar Tak Korupsi

Sumber :

• Ahmidal Yauzar.

Pada awal bulan Juli lalu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memberikan pesan khusus kepada para pejabat yang baru saja dilantik.

Ia menekankan pentingnya loyalitas kepada masyarakat, keluarga, serta menjalankan program prioritas pemerintah provinsi.

“Kita sama-sama pelayan masyarakat. Kedua loyal kepada keluarga, jangan buat malu keluarga, ketiga kepada pimpinan. Jadi kalau pimpinan memberikan perintah yang membuat tidak loyal kepada masyarakat, jangan diikuti, dan yang terakhir pintar-pintar lah kalian, jalankan program sebaik-baiknya,” ucap Bobby dalam arahannya, Jumat (6/7/2025).

Adapun sejumlah pejabat yang dilantik saat itu meliputi beberapa kepala bidang, kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah, pejabat eselon IV di Badan Penghubung, Satpol PP, serta OPD lainnya.

Bobby menegaskan, pejabat yang dilantik harus mampu mewujudkan program-program prioritas pemerintah provinsi.

“Kalian harus bisa menjalankan program-program prioritas Gubernur. Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur harus tercapai, itu tugas kita. Kerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kalian sebagai pejabat,” pungkasnya.

Erni Sitorus: Setahu Saya Itu...

Di sisi lain, Erni Sitorus sempat memberikan klarifikasi terkait anggaran pembangunan jalan di Sumut.

Ia menyebut nilai total proyek itu mencapai Rp231 miliar, dengan rincian Rp153 miliar untuk pembangunan jalan provinsi, sedangkan sisanya berasal dari dana pembangunan jalan nasional (PJN).

“Setahu saya itu anggarannya berkisar Rp153 miliar untuk pembangunan jalan milik Provinsi Sumut, dan sisanya itu Pembangunan Jalan Nasional (PJN). Maka dari itu, nilainya mencapai Rp231 miliar,” ujar Erni kepada wartawan melalui sambungan telepon seluler dari Medan, Kamis (10/7/2025).

Namun Erni mengaku DPRD Sumut tidak mengetahui secara detail penggunaan dana pembangunan jalan nasional tersebut.

“Yang kita tahu hanya pembangunan jalan provinsi yang disampaikan ke legislatif. Yang pasti kami tidak menerima informasi dana dari APBN untuk pembangunan jalan nasional di Sumut. Jadi kami tidak tahu berapa rincian di luar dari Rp153 miliar itu,” ketus politisi Golkar itu.

Ia menegaskan seharusnya Pemprov Sumut melalui Dinas PUPR memberikan klarifikasi langsung kepada publik mengenai detail anggaran, agar tidak menimbulkan spekulasi liar.

“Mereka yang seharusnya klarifikasi, bukan DPRD. Karena itu ada campuran dana dari APBN. Publik juga harus tahu, keterlibatan DPRD Sumut dalam pengawasan anggaran hanya pada pembangunan jalan,” tambahnya.