ATVSI Terus Memproses Usulan Revisi UU Penyiaran untuk Komisi 1 DPR RI Melalui Rangkaian FGD

Perlindungan publik dari konten yang merugikan harus dilakukan melalui regulasi platform digital.

Saat FGD dikampus Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Fikom Unpad) Jatinangor Selasa 5 Agustus 2025 yang menjadi narasumber adalah Guru Besar dan Dekan Fikom Unpad Dadang Rahmat Hidayat, Guru Besar Fakultas Hukum Unpad Ahmad M. Ramli, Ketua KPID Jawa Barat Adiyana Slamet. 

Sebagai penanggap adalah Riyanto dosen FH Untag Semarang, dan Dedy Jamaludin Malik, Ketua STIKOM Bandung. 

Sebagai moderator adalah jurnalis senior Haris Jauhari. Hadir dalam FGD ini perwakilan media radio dan televisi di Jawa Barat, Komisioner KPID Jawa Barat, dosen dan mahasiswa Fikom Unpad, Pengurus dan Associate ATVSI. 

Catatan penting dari FGD di Jatinangor ini antara lain yakni perlu Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lembaga Penyiaran untuk direlaksasi atau diringankan, perlunya revisi UU Penyiaran memuat pasal pasal yang mendorong pertumbuhan industri penyiaran.

Berikutnya FGD diselenggarakan di Grha Kebangsaan Kampus Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Bendan, Semarang pada hari Jumat 29 Agustus 2025. 

Baca Juga

Bahlil Ingin Nyaleg di Pemilu 2029: Saya Enggak Mau Berpikir Seperti Ketum Partai Lain

Sebagai narasumbernya adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (FH UNNES) Benny Riyanto, dan Guru Besar FH UNTAG Retno Mawarini, serta analis/praktisi Teknologi Penyiaran Patrick Kwatno. 

Selaku moderator adalah M. Riyanto, dosen FH Untag Semarang. Selain para dosen dan mahasiswa, hadir juga dalam FGD ini Pengurus dan Associate ATVSI, Rektor UNTAG Semarang Suparno, dan Ketua Pembina Yayasan UNTAG Semarang, Sarsintorini Putra, Catatan utama dari FGD ini : Lembaga Penyiaran sebaiknya tidak terlalu banyak di regulasi supaya bisa lebih adaptip dengan perkembangan, ketentuan yang menjamin pertumbuhan industri penyiaran harus dimasukkan di revisi UU Penyiaran, perlu nya Lembaga Penyiaran mengadopsi teknologi yang lebih praktis dan efisien sehingga bisa menjadi relevan di era multiplatform.

Dari catatan utama dan penting setiap FGD, tim perumus ATVSI akan membuat naskah masukan ke Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Penyiaran Komisi 1 DPR RI, memformulasikan kedalam rumusan pasal dan ayat yang dilengkapi dengan keterangan dan penjelasan dari usulan yang disampaikan.