Mahasiswa Fokus 13 Tuntutan Dalam Aksi Demonstrasi di DPR Hari Ini, Begini Isinya...

Jakarta, tvOnenews.com - Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi di depan gedung DPR/MPR, Kamis, (4/9).

Pantauan di lokasi, mereka melakukan longmarch terlebih dahulu dari Jalan Gerbang Pemuda hingga tiba di depan gedung DPR/MPR sekira pukul 16.30 WIB.

Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan mengatakan, ada 13 fokus tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa kepada DPR RI.

"Tapi hari ini kita tetap melebur dengan 17+8 itu, tapi kita fokus kepada 13 tuntutan yang kita lontarkan hari ini," katanya.

13 tuntutan tersebut di antaranya, terkait dengan tunjangan DPR, sahkan RU kerampasan aset, kemudian reformasi total DPR RI dan kepolisian, meminta pembebasan teman-teman mereka yang masih ditahan oleh kepolisian.

"Kemudian yang kelima, kami mengecam keras, tidak akan represif yang dilakukan oleh aparat untuk mengamankan peserta demo, untuk mengamankan peserta demonstrasi," jelasnya.

Selain itu, Muzammil mengungkapkan tuntutan lainnya adalah menuntut DPR dan pemerintah Prabowo mengevaluasi kabinet pemerintahannya. Lalu, meminta reformasi undang-undang peradilan militer.

"Kita jangan biarkan impunitas diadili untuk pelanggaran-pelanggaran HAM pengadilan rakyat, bukan mahkamah sandiwara. Kita tidak ingin rakyat itu merasa terpindas ketika mereka punya permasalahan atau persoalan bersama TNI," ungkapnya.

Selanjutnya, meminta agar aparat, adili seadil-adilnya dari pimpinan sampai dengan yang melakukan pelindasan terhadap salah seorang driver ojek online (ojol).

"Kemudian yang ke sepuluh, kita menuntut janji wakil presiden itu 19 juta lapangan pekerjaan. Kita harus terus mengawal apa yang menjadi janji-janji Prabowo-Gibran kemarin," tambahnya.

Berikutnya, menuntut pemerintah hari ini memikirkan keadaan guru-guru. Pasalnya mereka merupakan aset dari negara.

"Mohon untuk disejahterakan karena dari guru inilah muncullah seorang-seorang pemimpin yang hari ini bijaksana," tutur Muzammil.

Mahasiswa juga menuntut pemerintah agar menolak pembangunan lima batalion yang ada di Aceh.

"Karena ini kekecewaan dari masyarakat Aceh dan teman-teman kita yang menyatakan bahwasannya mereka tidak ingin ada kejadian-kejadian masa lalu yang mereka tidak inginkan terhadap TNI," ucap dia.