Menkeu Purbaya Ancam Ganti Dirjen Anggaran Jika Kompensasi BUMN Telat Dibayar

Angka tersebut menunjukkan masih ada selisih besar yang perlu segera dicairkan agar BUMN tak terbebani. Jika pencairan lambat, dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas arus kas perusahaan negara yang memikul beban subsidi energi.

DPR Dukung Percepatan

Beberapa anggota Komisi XI DPR RI menyambut baik langkah percepatan yang dicanangkan Menkeu Purbaya. Menurut mereka, percepatan ini akan memperbaiki keuangan BUMN sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, karena dana pemerintah dapat lebih cepat berputar di masyarakat.

Selain itu, percepatan pembayaran diyakini mampu menekan risiko utang jangka pendek BUMN, yang kerap membengkak akibat keterlambatan kompensasi.

Harapan untuk Sistem Baru

Ke depan, Purbaya berharap mekanisme pembayaran kompensasi bisa lebih transparan, cepat, dan tepat sasaran. Dengan percepatan proses review menjadi hanya satu bulan, ia optimistis arus kas BUMN akan lebih sehat dan stabil.

Baca Juga

Konsumsi Pertamax Melonjak 33,9 Persen Selama Libur Lebaran 2026, Pertamina Pastikan Stok Aman

Langkah ini sekaligus menjadi sinyal keras bagi jajaran Kemenkeu agar tidak lagi menunda pencairan dana, serta memastikan tidak ada hambatan birokrasi yang mengorbankan kepentingan publik. (nsp)