Setahun Kinerja Pemerintahan era Presiden Prabowo Dinilai Mampu Berantas Mafia SDA

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto telah memasuki masa satu tahun kepemimpinannya.

Presiden Mahasiswa (Presma) UIN Alauddin Makassar, Zulhamdi Suhafid, mengatakan selama satu tahun ini atas langkah tegas pemerintahan dalam memberantas mafia sumber daya alam (SDA) yang selama ini menjadi sumber kebocoran ekonomi nasional patut diapresiasi.

Menurutnya tindakan nyata yang dilakukan pemerintah selama satu tahun terakhir menunjukkan keseriusan negara dalam membangun pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan berdaulat atas kekayaan alamnya sendiri.

“Langkah Presiden Prabowo dalam menindak kartel sawit, migas, dan tambang ilegal menjadi bukti nyata bahwa negara tidak lagi mentolerir praktik monopoli dan eksploitasi sumber daya secara ilegal,” ujar Zulhamdi, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Zulhamdi menuturkan pembekuan izin usaha, penindakan terhadap aktor utama, serta pembenahan sistem tata niaga dan distribusi merupakan bentuk nyata keberpihakan negara terhadap kepentingan rakyat. 

Menurutnya hal itu terlihat danya sinergi kuat lintas lembaga, mulai dari TNI-Polri, Kejaksaan, Kementerian ESDM, Kementerian LHK hingga ATR/BPN. 

Baca Juga

Partai Garuda Dukung Penguatan UMKM Era Prabowo, Soroti Pembiayaan hingga Digitalisasi

"Selama bertahun-tahun jaringan mafia ekonomi di sektor strategis telah menggerogoti fondasi kedaulatan ekonomi nasional. Namun di era setahun kinerja pemerintahan Presiden Prabowo, kebijakan pemerintah menunjukkan perubahan paradigma, dari pembiaran menuju penindakan tegas dan terkoordinasi," kata Zulhamdi. 

"Operasi terpadu Satgas PKH terhadap tambang ilegal, mafia tanah, dan perambahan hutan menjadi bukti kolaborasi nyata dalam menegakkan kedaulatan sumber daya,” sambungnya.

Zulhamdi menuturkan pemberantasan mafia SDA bukan sekadar persoalan hukum tetapi juga soal moralitas dan keadilan ekonomi nasional. 

"Langkah Presiden Prabowo memperkuat kelembagaan penegakan hukum melalui reformasi institusional dan peningkatan integritas aparat menjadi pondasi penting bagi perubahan struktural di bidang hukum," ungkapnya. 

Selain itu, kata Zulhamdi, perlu juga ada upaya digitalisasi pelayanan publik dan transparansi sistem pengadaan mempersempit ruang bagi korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di birokrasi tambahnya. 

Namun demikian, Zulhamdi mengingatkan agar agenda besar ini tidak berhenti di level simbolik. 

"Pemerintahan Presiden Prabowo perlu terus memperkuat pendekatan penegakan hukum berbasis data dan teknologi (data-driven enforcement), sekaligus memastikan perlindungan bagi aparat dan pelapor pelanggaran (whistleblower)", tegasnya.