Krisis di Pasar Tradisional, APPSI Desak Hapus CMS dan Biaya Tak Masuk Akal

"Selain itu, APPSI juga menyoroti tantangan dari maraknya perdagangan daring (online). Pemerintah daerah diminta menghadirkan kebijakan perlindungan yang nyata bagi pedagang pasar tradisional, termasuk melalui program pelatihan, pemberdayaan, dan akses pembiayaan, agar para pedagang pasar bisa bersaing di era digital," Tegas Jhon yang merupakan pedagang pasar senen Jakarta Pusat. 

Sarasehan ini juga menjadi momentum penguatan solidaritas di kalangan pedagang pasar tradisional atau pasar rakyat. Ngadiran menegaskan bahwa APPSI akan terus menggalang dan berjuang bersama para pedagang pasar tradisional atau pasar rakyat di seluruh Indonesia agar pemerintah daerah benar-benar menghadirkan kebijakan yang berpihak pada ekonomi rakyat kecil.

“Pasar tradisional adalah pusat ekonomi kerakyatan. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan adil, transparan, dan tidak membebani pedagang kecil,” tegas Ngadiran dalam pernyataan sikap APPSI.

Ia juga mendesak agar pemerintah daerah menyusun kebijakan yang berpihak pada pedagang pasar rakyat atau pedagang pasar tradisional, termasuk keterlibatan langsung asosiasi pedagang dalam hal ini APPSI dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan dan kebijakan pasar. 

"Kami menyerukan penguatan solidaritas antar pedagang pasar di seluruh Indonesia khususnya di wilayah DKI Jakarta, serta komitmen bersama untuk memperjuangkan keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat kecil melalui jalur dialog dan kebijakan yang konstruktif," Pungkasnya. 

Dengan penegasan sikap ini, para pedagang berharap pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas, sehingga setiap kebijakan pasar bisa mencerminkan kondisi riil pedagang serta menjaga keberlangsungan ekonomi rakyat kecil yang bertumpu pada pasar tradisional.

Baca Juga

Fasilitasi Kemendagri Rampung, APPSI Harapkan Perda KTR DKI Jakarta Sesuai Aspirasi Pedagang