Setahun Pemerintahan, Komunikasi Publik Pemerintah Prabowo-Gibran Disoroti LAB 45

Jakarta, tvOnenews.com - Laboratorium Indonesia 45 atau Lab 45 soroti komunikasi publik pemerintah yang masih menghadapi sejumlah tantangan selama setahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal demikian seperti diungkapkan Kepala Lab 45 Jaleswari Pramodhawardani dalam evaluasi pemerintahan era Prabowo-Gibran di bidang politik media.

Lab 45 awalnya mengklasifikasikan blunder ke dalam tiga kategori, yakni kebijakan dan personal, berdasarlan topik isu, serta dalam menanggapi program prioritas.

Sumber :

• tvOnenews.com/Abdul Gani Siregar

Pemerintahan Prabowo-Gibran selama setahun kerap membuat blunder mengartikulasikan kebijakan.

Baca Juga

Prabowo Siapkan SDM Industrialisasi, Kampus Diminta Cetak Talenta untuk Pengembangan Mobil Nasional

"Tampak lebih menonjol dibandingkan kategori lainnya," ujar dia dalam keterangan persnya, Rabu (22/10/2025).

Jaleswari mengatakan blunder dalam artikulasi mengindikasikan implementasi kebijakan pemerintah yang tak selalu berjalan mulus.

"Presiden Prabowo Subianto kerap mengambil peran langsung untuk membatalkan atau merevisi sejumlah kebijakan yang sebelumnya telah dirancang dan dijalankan oleh para menterinya," ujar dia.

Namun, kata Jaleswari, Lab 45 melihat blunder dari sisi personal juga pernah dilakukan pejabat publik.

Dia mengatakan pemerintah perlu memerhatikan serius blunder sisi ini, karena berpotensi memunculkan kontroversi di ruang publik.

"Dalam sejumlah kasus, blunder pejabat publik juga terjadi karena pernyataannya yang tidak selaras dengan peran dan tugas pokok serta fungsinya," ungkap Jaleswari.

Dia melanjutkan Lab 45 juga melihat pola komunikasi pejabat selama setahun pemerintahan era Prabowo cenderung elitis merespons isu atau kritik masyarakat.

Selain itu, kata Jaleswari, Lab 45 merasa pemerintah belum memiliki tim komunikasi yang terkoordinasi dan terlatih.

"Hal ini tercermin dari ketidaksiapan sejumlah pejabat ketika menghadapi pertanyaan langsung dari media (doorstop interview), yang kerap berujung pada pernyataan tidak konsisten dan kesalahan verbal," ungkap dia.

Lab 45, kata Jaleswari, melihat pula silang pendapat antarpejabat dalam isu krusial selama setahun Prabowo menjabat Presiden RI.

Dia menganggap kejadian itu mencerminkan lemahnya koordinasi dan kuatnya ego sektoral antarlembaga.

Jaleswari mengatakan terjadinya silang pendapat pejabat diperburuk oleh struktur komunikasi publik di lingkungan kepresidenan yang belum berfungsi optimal.

"Evaluasi terhadap komunikasi publik pemerintah selama satu tahun terakhir menunjukkan pola komunikasi yang kaya dengan narasi namun miskin artikulasi," ungkapnya. 

Menyikapi persoalan itu, Lab 45 mendorong perbaikan strategis memperkuat tata kelola komunikasi rezim Prabowo.

"Komunikasi yang sensitif terhadap persepsi masyarakat akan memperkuat legitimasi kebijakan dan memperkecil risiko resistensi sosial," ujarnya. (muu)