Gagal CPNS 2024? Tenang, Pemerintah Siapkan Jalan Pintas Jadi PPPK Tanpa Tes

Pemerintah juga menetapkan besaran upah menyesuaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setempat. Sumber dananya dapat berasal dari berbagai pos anggaran, tidak hanya dari belanja pegawai.

“Intinya, kesejahteraan tetap dijaga meski statusnya paruh waktu,” tegas pejabat PANRB.

Ada Peluang Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu

Kebijakan ini juga membuka peluang bagi PPPK paruh waktu berprestasi untuk naik status menjadi PPPK penuh waktu. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi dapat mengusulkan pegawai yang dinilai berkontribusi signifikan dan memiliki kinerja baik.

Proses pengusulan akan dilakukan secara bertahap melalui sistem kepegawaian nasional yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Ini bentuk apresiasi bagi mereka yang loyal dan berkontribusi nyata di instansinya,” imbuh pejabat Kemenpan RB.

Baca Juga

Aksi Cepat Dedi Mulyadi Perjuangkan Gaji Honorer, Ribuan Guru di Jabar Masih Menunggu Kepastian

Langkah Strategis Menuju Reformasi ASN

Program PPPK paruh waktu ini menjadi bagian dari reformasi besar-besaran sistem kepegawaian nasional. Pemerintah menargetkan seluruh tenaga honorer dapat tertata dengan baik sebelum 2026, sejalan dengan rencana penghapusan status non-ASN.

Dengan regulasi baru ini, pemerintah ingin memastikan tak ada lagi tenaga honorer yang kehilangan kesempatan hanya karena keterbatasan formasi. Skema PPPK paruh waktu dinilai sebagai jembatan transisi menuju ASN yang profesional, efisien, dan berbasis kinerja.

“Program ini bukan sekadar solusi sementara, tapi langkah strategis untuk menata ulang sistem ASN Indonesia agar lebih adil dan adaptif terhadap kebutuhan daerah,” tutup pejabat PANRB. (nsp)