Pasar Burung Barito Kini Tinggal Kenangan, Kronologi Wacana Relokasi hingga Berujung Pembongkaran Paksa

Para pedagang menduga proyek Taman Bendera Pusaka ini bermuatan politis.

Mewakili ratusan pedagang lain di Pasar Barito, Yuliyana mengatakan, ia menaruh curiga, jika proyek ini adalah proyek khusus alias spesial dibuatkan untuk sosok yang dipanggil "IBU" oleh Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Tak lain, sosok yang disapa "IBU" oleh Pramono adalah Megawati Soekarnoputri, orang yang mendorong dan merestui Pramono Anung menjadi orang nomor satu di Jakarta

"Katanya sih nanti mau dibangun patung Ibu Fatmawati di taman itu. Ya kita jadi mikir, ini proyek buat publik, atau buat keluarga besar tokoh politik? Kan kayak begitu terlihat banget, buat partainya sendiri," tutur Yuliyana saat ditemui tvOnenews.com di kiosnya di Pasar Burung Barito, Jumat (16/8/2025).

7 Oktober 2025

Para pedagang justru dilayangkan surat peringatan pertama (SP1) oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan agar segera angkat kaki dari Barito.

Baca Juga

Nahas! Pedagang Tempe Dibegal saat Antar Pesanan di Probolinggo, Motor dan Dagangan Hilang

"Kami sudah menerima surat peringatan pertama (SP) sejak 7 Oktober," kata Fahmi Akbar, kuasa hukum para pedagang pasar burung barito, kepada tvonenews.

14 Oktober 2025

Para pedagang kembali melakukan aksi demonstrasi. Kali ini, ratusan pedagang itu langsung mendatangi Kantor Gubernur DKI Jakarta. Lagi-lagi, mereka berharap ditemui oleh Pramono Anung atau Rano Karno yang akrab disapa Bang Doel untuk menemukan solusi terbaik agar tempat mencari nafkahnya tidak digusur.

Hasilnya, mereka hanya ditemui oleh Nur Hidayat, Sekretaris Kadis PPKUKM, Kesbangpol, dan Mulian pihak daru Sudin Dinas PPKUKM Pemkot Jakarta Selatan.

Berdasarkan keterangan dari Fahmi, kuasa hukum para pedagang, dalam audiensi tersebut pihak Pemkot dan Pemprov hanya menyebut akan menyampaikan suara para pedagaang ini ke Gubernur. 

15 Oktober 2025

Lagi-lagi hasilnya nihil. Tepat pada keesokan harinya, para pedagang justru dibuat kaget.

Setelah kemarin melakulan aksi unjuk rasa dan diajak masuk ke dalaam kantor gubernur untuk diajak audiensi, justru keesokan harinya mereka malah dilayangkan surat peringatan kedua (SP2).

"Lalu SP2 pada 15 Oktober, dan SP3 keluar 21 Oktober," kata Fahmi.

21 Oktober

Saat SP3 dilayangkan pada Selasa lalu, Fahmi mengaku sempat menemui pihak Suku Dinas PPKUKM Jakarta Selatan di lokasi pasar.