Rekor Tertinggi! Stok Beras Nasional Tembus 3,8 Juta Ton, Pemerintah Pastikan RI Tak Akan Impor Beras Tahun Ini

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah memastikan Indonesia tidak akan melakukan impor beras sepanjang tahun ini. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, stok beras nasional saat ini mencapai 3,8 juta ton, menjadi yang tertinggi dalam sejarah dan memperkuat posisi Indonesia menuju kemandirian pangan.

“Insya Allah tahun ini kita hampir pasti tidak ada impor. Sampai detik ini tidak ada impor,” tegas Amran saat meninjau Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Serpong, Tangerang, Banten, Senin (3/11).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, produksi padi nasional 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, naik 4,15 juta ton atau sekitar 13,59 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan program pertanian nasional yang dijalankan secara kolaboratif di seluruh daerah.

Selain memastikan stok beras aman, Amran menilai peningkatan produksi juga berdampak positif terhadap kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) dilaporkan naik hingga 124 persen, mencerminkan peningkatan daya beli dan keuntungan petani di tengah harga gabah yang terus stabil.

“Keberhasilan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap petani, termasuk kebijakan Presiden yang menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.500 per kilogram serta menurunkan harga pupuk hingga 20 persen,” jelasnya.

Amran menambahkan, dengan stok beras melimpah dan produksi terus meningkat, Indonesia optimistis mampu mempertahankan kemandirian pangan tanpa impor di tengah dinamika global yang tidak menentu.

Senada dengan Mentan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) juga menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi mengimpor beras tahun 2025 karena dalam kondisi surplus.

“Tahun 2024 kita impornya beras 4,5 juta ton. Tahun 2025 nol, tidak ada impor-impor. Tapi di gudang kita ada surplus beras sebesar 4 juta ton,” kata Zulhas dalam acara Sarasehan 100 Ekonom di Jakarta, Selasa (28/10).

Menurutnya, kunci keberhasilan pemerintah mencapai surplus beras adalah deregulasi peraturan yang sebelumnya memperlambat distribusi dan produksi di sektor pertanian.

“Kita pelajari kenapa bisa seperti ini. Nomor satu adalah soal regulasi. Karena itu, kita minta Presiden untuk melakukan deregulasi,” ujar Zulhas.

Salah satu bentuk deregulasi adalah penyederhanaan aturan distribusi pupuk agar petani lebih cepat dan mudah mendapatkan pasokan. Pemerintah juga memangkas aturan rumit terkait irigasi pertanian, sehingga pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi kini bisa ditangani langsung oleh pemerintah pusat.