Pramono Pastikan Normalisasi Kali Krukut Dimulai 2026: Kali Ini Kita Laksanakan

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmennya untuk mengeksekusi proyek normalisasi Kali Krukut yang telah tertunda selama lebih dari satu dekade.

Ia memastikan pekerjaan fisik akan dimulai pada tahun 2026, diawali dengan penetapan lokasi dan pembebasan lahan yang terdampak.

Kepastian itu disampaikan Pramono usai meninjau langsung kondisi Kali Krukut di kawasan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (7/11/2025).

Ia mengatakan, kali tersebut memiliki peran vital dalam mengalirkan air dari kawasan tengah kota menuju hilir, namun penyempitan di sejumlah titik membuat wilayah Kemang dan sekitarnya rentan banjir.

“Karena saya tinggal tidak jauh dari sini, saya tahu betul bagaimana dampaknya. Dan hari ini saya melihat langsung salah satu titik penyebab utama banjir, karena aliran sungainya sudah tidak normal,” ujar Pramono.

Ia menyoroti banyaknya bangunan liar yang berdiri di atas badan sungai, sehingga menghambat aliran air. Untuk itu, Pemprov DKI akan melakukan normalisasi sepanjang 1,3 kilometer agar aliran air kembali lancar.

Baca Juga

WFH ASN DKI Diatur Ketat, Pramono Minta Pegawai Tetap di Rumah dan Gunakan Transportasi Publik

“Sepanjang 1,3 kilometer akan kita normalisasi. Kalau tidak dilakukan, apapun upaya seperti pengerukan dan penggalian tidak akan cukup. Dampaknya, bila di sini banjir, kawasan Kemang Village, Kem Chicks, dan sekitarnya pasti ikut terdampak, karena airnya tidak bisa turun dan mengalir,” jelasnya.

Pramono menyebut, penanganan Kali Krukut akan dilakukan bersamaan dengan normalisasi Kali Mampang yang bermuara di belakang Museum Satria Mandala. Kedua aliran sungai ini menjadi fokus utama pengendalian banjir di Jakarta Selatan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan tetap berjalan, namun Pemprov DKI siap mengambil langkah cepat agar proyek tidak kembali tertunda.

“Sungai-sungai di Jakarta memang berada di bawah koordinasi Kementerian PUPR. Tapi pelaksanaan di lapangan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kami tidak bisa menunggu terlalu lama. Jadi, kami akan keluarkan penlok, lakukan pembebasan lahan, dan setelah itu normalisasi akan berjalan,” tegasnya.

Pramono menambahkan, proyek ini menjadi bukti keseriusannya dalam menuntaskan persoalan klasik Jakarta.