Rakornas INKOP TKBM, Hamdan Zoelva Ingatkan Bahaya Pemecahan Koperasi Pelabuhan

Jakarta, tvOnenews.com — Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (INKOP TKBM) Pelabuhan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-V di Hotel Borobudur Jakarta. 

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, BPJS Ketenagakerjaan, Hamdan Zoelva, Ketua umum dekopin Diputi KPPU Ketua aliansi nasional serikat pekerja tkbm ,serta sejumlah tokoh koperasi dan pemangku kepentingan lainnya.

Rakornas tahun ini mengusung tema “Menegakkan Kepastian Hukum dan Keadilan Sosial dalam Tata Kelola Koperasi TKBM Pelabuhan” yang menjadi fokus pembahasan utama mengingat munculnya dinamika kebijakan di sejumlah pelabuhan.

Ketua Umum INKOP TKBM Pelabuhan, Muhammad Nasir, menyampaikan bahwa tema tersebut merupakan respons atas lahirnya beberapa kebijakan pembina pelabuhan yang dinilai tidak selaras dengan prinsip pembinaan koperasi.

“Ada kebijakan dari pembina di beberapa pelabuhan yang tidak semestinya dan berdampak langsung pada kenyamanan serta ketenangan pekerja. Karena itu kami tetap mengedepankan langkah persuasif, membangun komunikasi, dan menjaga kepercayaan dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama Kementerian Perhubungan,” ujar Nasir.

Nasir berharap hasil Rakornas menjadi rekomendasi yang diperhatikan pemerintah.

Baca Juga

Komitmen BPJS Hadirkan Layanan JKN yang Komunikatif

“Kami bersyukur suara kami masih didengar. Harapan kami, aspirasi dan rekomendasi Rakornas ini dapat ditindaklanjuti oleh kementerian terkait,” tambahnya.

Hamdan Zoelva: Koperasi TKBM Tidak Boleh Dipecah

Ahli hukum tata negara, Hamdan Zoelva, yang turut hadir sebagai narasumber, menyampaikan pandangan terkait pentingnya menjaga kesatuan kelembagaan TKBM di seluruh Indonesia.

“TKBM Pelabuhan merupakan lembaga usaha yang menghimpun pekerja dan buruh pelabuhan. Koperasi hanya akan kuat apabila tetap satu. Jika di setiap pelabuhan muncul koperasi-koperasi kecil yang saling bersaing, posisi pekerja akan semakin lemah dan pembinaannya menjadi sulit,” tegasnya.

Hamdan mengingatkan bahwa pemecahan kelembagaan koperasi berpotensi merugikan anggota.

“Ketika koperasi dipecah-pecah, manfaatnya bagi anggota menjadi kecil. Perlindungan sulit diwujudkan dan kesejahteraan tidak optimal. Karena itu saya mengimbau para pekerja agar tidak mau dipecah-pecah,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional dalam melindungi koperasi.

“Kementerian Koperasi adalah leading sector yang harus dihormati oleh seluruh instansi. Bila masing-masing instansi membuat kebijakan yang berbeda, koperasi akan rusak. Pemerintah wajib melindungi dan memperkuat koperasi, bukan melemahkannya,” jelas Hamdan.

Fachrul Razi: Presiden Perlu Perhatian Serius Terhadap Koperasi Pelabuhan

Tokoh legislasi dan penguatan hukum koperasi, Fachrul Razi, juga menyoroti pentingnya peran negara dalam memperkuat posisi koperasi TKBM.

“Perjuangan koperasi TKBM harus didengar Presiden Prabowo. Koperasi adalah sokoguru ekonomi, namun kebijakan pelabuhan masih menggunakan pendekatan lama. Negara perlu hadir dalam persoalan ini,” katanya.

Ia menilai terdapat sejumlah kepentingan besar yang kerap membuat koperasi TKBM berhadapan dengan korporasi.

“Koperasi pelabuhan telah hadir selama 36 tahun dan seharusnya mendapat perhatian serius. Kami berharap Presiden turun tangan langsung karena persoalan di pelabuhan sangat besar dan berdampak pada kehidupan para pekerja,” tegasnya.

Rakornas ke-V INKOP TKBM Pelabuhan ditutup dengan penyampaian sejumlah rekomendasi yang akan dibawa kepada kementerian terkait dan pemerintah pusat.