Komisi I DPR: TNI Sah Saja Bantu Sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menanggapi soal rencana Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI yang akan membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan (TP).

Dia menilai tidak masalah dengan rencana tersebut asalkan langkah pemerintah tersebut tetap berada dalam koridor perundang-undangan.

Sebab, berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang (UU) tentang TNI, TNI memang mempunyai tugas tambahan di luar perang atau Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk membantu pemerintah daerah.

“Jadi, TNI sah saja membantu sektor-sektor pertanian, perikanan, dan peternakan dan lain-lain yang butuh dukungan tenaga dan teknis TNI,” kata TB kepada wartawan, Kamis (20/11/2025).

Di sisi lain, politisi PDIP ini mengingatkan kepada semua satuan TNI harus tetap ada di dalam struktur organisasi TNI yang baku, yakni mengikuti TOP (Tabel Organisasi dan Perlengkapan) standar.

“Tupoksi TNI yang sesungguhnya adalah pertahanan. Maka organisasinya pun harus tetap organisasi pertahanan,” ujar TB.

Baca Juga

Kata Ketua DPR RI soal Kabar Pemakzulan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka

Dia mengatakan brigade dan batalyon harus tetap brigade dan batalyon tempur. Tidak berubah menjadi batalyon dengan kompi pertanian, kompi peternakan, kompi perikanan, dan kompi konstruksi.

“Kalau TNI mau membantu ya membantu saja. Tidak perlu mengubah struktur. Biarkan organisasi TNI tetap sesuai fungsinya sebagai alat pertahanan negara,” ujar TB.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menuturkan batalyon teritorial pembangunan akan mendukung jalannya program pemerintah, mulai dari swasembada pangan hingga hilirisasi.

Sejauh ini, kata Sjafrie, sudah ada 100 batalyon yang terbentuk.

"Kementerian Pertahanan dan TNI memastikan bahwa Batalyon Teritorial Pembangunan akan mendukung program hilirisasi. Mengamankan program hilirisasi dan juga mengamankan program swasembada," kata dia.

Adapun pada struktur batalyon teritorial batalyon terbentuk kompi kesehatan. Pihaknya menilai kompi kesehatan merupakan hal krusial yang perlu dibentuk untuk menghadapi ancaman biosecurity di masa depan. (saa/nsi)