PP KAMMI Uji Urgensi Penulisan Ulang SNI dan Penetapan Pahlawan

Hendaru Tri Hanggoro Sejarawan yang juga narasumber dalam diskusi ini memberikan telah akademik yang mendalam tentang epistemologi sejarah dan problematika penetapan pahlawan nasional.

“Ia mengingatkan bahwa penetapan pahlawan bukan sekadar tindakan administratif, tetapi proses ilmiah yang harus dijalankan dengan landasan moral dan keilmuan," tegasnya

Hendaru Tri Hanggoro menambhkan penetapan pahlawan membutuhkan tanggung jawab moral, prosedural, dan intelektual.

“Penetapan pahlawan harus memiliki tiga tanggung jawab: tanggung jawab moral, tanggung jawab prosedur, dan tanggung jawab intelektual," ujarnya.

Hendaru juga mengkritik kecenderungan negara memonopoli sejarah melalui penulisan versi resmi yang tidak lagi mencerminkan dinamika masyarakat.

“Ketika penulisan sejarah resmi dimonopoli negara, itu tanda yang berbahaya. Penulisan sejarah resmi semacam itu hanya ada di negara totaliter,” tutupnya.

Baca Juga

Kisah Jenderal Hoegeng Lawan Mafia Penyelundupan Mobil Mewah, Tak Gentar Meski Dihadang Orang Berpengaruh