Ratusan Ruko Terancam Tutup, Warga Pademangan Minta Menhan Turun Tangan Tuntaskan Masalah Sertifikat

Jakarta, tvOneNews.com - Warga yang menempati ruko dan kantor di kawasan Ruko Marinatama, Pademangan, Jakarta Utara, berencana menemui Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin untuk membahas status hak pakai lahan yang mereka tempati.

Hal itu terkait dengan permasalahan agraria yang terjadi antara warga yang membeli ruko dengan pihak Induk Koperasi Angkatan Laut (INKOPAL) selaku pihak yang menerbitkan sertifikat.

“Kami bersyukur akhirnya mendapat jadwal audiensi dengan Kementerian Pertahanan pada Jumat ini. Semua dokumen akan kami bawa, dan kami berharap Menteri Pertahanan dapat memberi perhatian terhadap persoalan ini,” ujar Koordinator Paguyuban Warga Ruko Marinatama Mangga Dua, Wisnu Hadikusuma, Rabu (26/11/2025).

Adapun, Wisnu baru saja mengikuti sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pengujian sertifikat hak pakai yang diterbitkan Induk Koperasi Angkatan Laut (INKOPAL) atas ruko dan kantor yang berdiri di atas lahan milik Kemenhan.

Dalam persidangan, ahli hukum Universitas Indonesia, Dr. Arsin Lukman, memberikan keterangan bahwa INKOPAL tidak memiliki dasar untuk bersengketa karena bukan pemilik sah lahan tersebut, tempat ratusan warga membuka usaha.

“Karena itu kami ingin mengadukan nasib kami langsung kepada Menteri Pertahanan. Kami berharap ada titik terang dalam pertemuan nanti,” kata Wisnu.

Baca Juga

Sengketa Lahan Goa Gong, Ahli Waris Minta Kompensasi Rp20 Miliar

Ia menambahkan, kuasa hukum Kemenhan dalam sidang hari ini menyoroti perjanjian sewa antara warga dan INKOPAL. Padahal, menurut Wisnu, warga melakukan transaksi jual beli, bukan sewa menyewa.

Ia mengakui kebingungan warga muncul karena mereka membeli ruko dan kantor tersebut, tetapi kepemilikan mereka hanya dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan INKOPAL, bukan sertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Kami ingin meluruskan semuanya dan memohon perhatian khusus dari Menteri,” tegasnya.

Sebagai perwakilan warga, Wisnu berharap Kemenhan selaku pemegang hak atas aset tersebut bersedia membuka ruang mediasi. 

Ia menilai selama ini INKOPAL dipersepsikan sebagai pemilik aset, padahal status kuasa berada di Kemenhan.

“Kami sangat berharap Menteri Pertahanan bersedia menerima kami untuk membicarakan masa depan usaha kami,” ujarnya.

Wisnu menambahkan, warga sudah tiga kali bersurat agar diterima audiensi. Ada ratusan ruko di kawasan itu yang menjadi sumber penghidupan bagi banyak karyawan.