BLTS 2025 Rampungkan Distribusi ke 28 Juta KPM, 7 Juta Data Masih Diverifikasi

Jakarta, tvOnenews.com - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) tahun 2025 terus menunjukkan progres signifikan. Kementerian Sosial (Kemensos) mengonfirmasi bahwa program bantuan tersebut telah menjangkau lebih dari 28 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Pemerintah memastikan proses penyaluran dilakukan bertahap, disertai pengecekan ulang agar bantuan diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa penyaluran dilakukan melalui dua jalur utama, yakni Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Dari total distribusi yang sudah berjalan, Himbara telah menyalurkan bantuan kepada 15.816.039 KPM, sedangkan PT Pos Indonesia menyalurkan kepada 12.285.222 KPM.

"Penyaluran BLTS Kesra hari ini yang datanya sudah tuntas itu 28 juta lebih. Insyaallah akhir minggu atau minggu depan semuanya bisa tersalur," ujar Gus Ipul di Kantor Kemensos, Rabu (26/11/2025).

Meski sebagian besar telah menerima bantuan, masih terdapat 6 hingga 7 juta data penerima yang saat ini sedang dalam proses verifikasi lanjutan. Verifikasi ini melibatkan pemerintah daerah, pendamping Kemensos, dinas sosial, perangkat desa, hingga kelurahan. Setelah final, data tersebut akan dikembalikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menjadi acuan penyaluran tahap akhir.

Proses verifikasi mencakup identifikasi ulang penerima yang layak, tidak layak, hingga calon pengganti. Kemensos menegaskan bahwa penerima dari desil 1 hingga desil 4 masih masuk kategori layak bantuan, sementara penerima di desil 5 hingga desil 10 dipastikan tidak memenuhi syarat.

“Setiap penyaluran kita jadikan kesempatan untuk verifikasi lapangan. Kalau ini kita lakukan terus, insyaallah data semakin akurat dan bantuan makin tepat sasaran,” tegas Gus Ipul.

Baca Juga

Pemerintah Kejar Target Kemiskinan Ekstrem 0 Persen Tahun 2026, Cak Imin: Maksimal 5 Persen pada 2029

Kemen­­­­­­sos juga memperluas akses partisipasi publik untuk memastikan transparansi. Warga kini dapat melakukan pengecekan, sanggahan, hingga usulan melalui berbagai kanal resmi, antara lain aplikasi SIKS-NG, fitur Usul/Sanggah di aplikasi Cek Bansos, Call Center 171, pendamping lapangan, hingga layanan WhatsApp yang sedang dikembangkan.

Menurut Gus Ipul, keterlibatan publik ini penting dalam menciptakan data penerima bantuan yang bersih dan akurat. Bahkan, tren baru mulai muncul: masyarakat yang mengundurkan diri sebagai penerima karena merasa sudah mampu.

“Saat ini sudah banyak masyarakat yang mulai menolak bansos karena merasa cukup. Ini bisa kita alihkan untuk warga lain yang lebih membutuhkan,” jelasnya.

Fenomena tersebut tercatat dalam aplikasi Cek Bansos maupun melalui verifikasi di lapangan. Selain itu, beberapa daerah juga menerapkan stiker penanda penerima bansos sebagai kebijakan lokal. Meski menuai pro dan kontra, Menteri Sosial menyebut kebijakan itu menghasilkan efek sosial yang positif.

“Ada sebagian masyarakat yang kemudian mengundurkan diri setelah ada stiker penanda. Ini menumbuhkan kesadaran baru untuk saling mengingatkan dan mengoreksi,” ujarnya.

Dengan target penyelesaian distribusi dalam waktu dekat, pemerintah berharap BLTS tidak hanya menjadi bantuan finansial sementara, tetapi juga pemicu akurasi data, transparansi publik, serta peningkatan kesadaran sosial di masyarakat. (nsp)