Bencana Ekologis di Sumut Menyisakan Duka Mendalam, Pemuda Batak Desak Investigasi Izin Hutan

Selain itu, kurangnya rehabilitasi, yakni Minimnya program rehabilitasi yang berjalan efektif di lahan-lahan bekas alih fungsi hutan, seperti eks area tambang.

Kerusakan Ekosistem Batang Toru, yang mencakup sebagian besar kawasan Tapanuli, disebut menjadi faktor kunci. Hilangnya tutupan hutan menyebabkan air hujan tidak mampu tertahan dan langsung mengalir deras, memicu banjir bandang dan longsor yang kini merenggut korban jiwa dan memutuskan akses vital.

"Masyarakat menuntut agar temuan tim investigasi nantinya diumumkan secara transparan dan dijadikan dasar untuk penindakan hukum terhadap korporasi atau oknum yang terbukti merusak hutan. Perlunya penegasan kembali komitmen pemerintah daerah dan pusat untuk menjadikan kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama, bukan hanya saat bencana terjadi," ungkap Dewanto.

Bahkan saat ini, baik di pemberitaan maupun media sosial kembali muncul tentang film dokumenter yg dibintangi oleh Harrison Ford yg berjudul "Years of Living Dangerously" yang membahas tentang hutan-hutan yang gundul di Indonesia dan telah dibuat 11 tahun yang lalu.

Dewanto juga menyoroti pentingnya peran Satgas PKH, yang secara struktural berada di bawah koordinasi lintas kementerian, termasuk Kejaksaan Agung dan Kementerian Kehutanan.

​Satgas PKH yang dibentuk untuk menegakkan kedaulatan atas Sumber Daya Alam (SDA) hutan, memiliki Ketua Pelaksana yaitu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus), Bapak Febrie Adriansyah, dengan Ketua Pengarah yang diemban oleh Menteri Pertahanan, Bapak Sjafrie Sjamsoeddin. Tim inilah yang didesak untuk turun dan menindaklanjuti secara pidana dan perdata.

Baca Juga

Tim Gabungan Intensifkan Pemadaman dan Patroli Karhutla

"Keterlibatan Satgas PKH diharapkan mampu mengungkap dugaan keterlibatan korporasi dan menertibkan jutaan hektare lahan hutan bermasalah, termasuk di kawasan Tapanuli," pungkasnya. (aag)