Terendus Aroma Pembalakan Liar di Banjir Bandang Sumatera, DPR: Lemahnya Pengawasan Kawasan Hutan!

Jakarta, tvOnenews.com - Terendus aroma pembalakan liar di peristiwa banjir bandang Sumatera, yang meliputi Aceh, Sumbar, dan Sumut. Hal itu diungkap sebagian publik hingga elite politik serta politikus yang duduk di kursi DPR.

Dalam hal ini, Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menyoroti gelondongan kayu yang terbawa arus banjir di Sumatera Barat hingga Sumatera Utara. Johan menduga tumpukan kayu dalam jumlah banyak itu dari aktivitas pembalakan liar.

"Pertama, saya menyampaikan dukacita mendalam atas korban jiwa dan kerugian besar yang dialami masyarakat akibat banjir bandang di berbagai wilayah Sumatera. Ini bukan sekadar bencana alam, tetapi sinyal keras bahwa kerusakan hutan kita sudah pada tingkat yang sangat serius," ucap Johan, pada Minggu (30/11/2025). 

Menurutnya, tumpukan kayu itu dari aktivitas penebangan pohon yang tak bertanggung jawab. Ia menyebutkan pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan di sana rendah.

"Tumpukan dan potongan kayu besar yang terbawa arus banjir menjadi indikasi kuat adanya pembalakan liar, praktik perambahan, serta lemahnya pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan. Polanya selalu sama: ketika hulu rusak, hilir pasti menanggung bencana," katanya.

Politikus PKS ini menyebutkan banjir bandang yang terjadi di utara Pulau Sumatera konsekuensi dari degradasi ekosistem hutan dan daerah aliran sungai (DAS). Johan pun menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Baca Juga

Ancaman Badai PHK Menguat, DPR Desak Pemerintah Siapkan Deteksi Dini

"Satu, melakukan audit menyeluruh atas izin dan aktivitas pemanfaatan kawasan hutan di daerah terdampak. Dua, menindak tegas praktik pembalakan liar dan aktor-aktor yang bermain di balik mafia kayu," kata Johan.

"Tiga, melaksanakan restorasi hutan dan rehabilitasi DAS secara terstruktur, berbasis peta fungsi kawasan. Empat, memperkuat sistem mitigasi dan peringatan dini bencana terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi," sambungnya.

Bahkan ia mendorong reformasi tata Kelola hutan imbas banjir bandang di utara Sumatera. Johan menilai perlu ada revisi UU Kehutanan di DPR RI.

"Banjir bandang ini mempertegas perlunya reformasi tata kelola hutan, termasuk melalui pembahasan Revisi UU Kehutanan yang sedang kami dorong di Komisi IV agar perlindungan hutan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama negara," ujarnya.