Jadi Policy Hub Nasional, BSKDN Kemendagri Terus Matangkan Sistem Integrasi Data dan Rekomendasi Evaluasi Kebijakan

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) terus memperkuat perannya sebagai Policy Hub yang berfungsi sebagai pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.

Hal itu disampaikan Sekretaris BSKDN Noudy R.P. Tendean dalam Seminar Penguatan BSKDN Kemendagri Menjadi Policy Hub yang digelar di Jakarta Command Center BSKDN, Jumat, 12 Desember 2025.

Dalam sambutannya, Noudy menyampaikan bahwa dinamika pembangunan nasional saat ini menuntut tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif, responsif, dan bertumpu pada data.

Ia menilai perencanaan strategis tidak lagi bersifat administratif semata, melainkan menjadi instrumen utama dalam menentukan arah pembangunan agar sejalan dengan RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029.

Oleh karena itu, keberadaan BSKDN sebagai Policy Hub dinilai strategis untuk menjembatani kompleksitas isu lintas sektor, memperkuat analisis data, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan aplikatif.

Noudy juga menyoroti pentingnya penguatan sistem analisis dan evaluasi kebijakan agar setiap rekomendasi yang dihasilkan BSKDN memiliki landasan yang kuat dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Selain itu, integrasi data dan pengembangan inovasi kebijakan dinilai krusial untuk membangun ekosistem pengetahuan yang mendukung proses pengambilan keputusan, baik di lingkungan Kemendagri maupun pemerintah daerah.

Baca Juga

Wamendagri Akhmad Wiyagus Ungkap IKAPTK Harus Jadi Kekuatan Moral dan Benteng Ketahanan Nasional

Ia menambahkan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta modernisasi proses bisnis menjadi faktor penting dalam mewujudkan BSKDN sebagai simpul kebijakan nasional di bidang pemerintahan dalam negeri.

“Dengan penguatan sistem analisis dan data yang terintegrasi, setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan BSKDN akan lebih akurat, relevan, dan berdampak nyata. Ini yang ingin kita bangun sebagai fondasi Policy Hub Kemendagri,” ujar Noudy.

Pada kesempatan yang sama, Akademisi Universitas Indonesia Rudi Sumarwono memberikan pandangan mengenai pentingnya pendekatan logis dalam perumusan kebijakan publik. Ia memperkenalkan Logical Framework Analysis (LFA) sebagai metode yang dapat digunakan untuk merencanakan, mengelola, memantau, dan mengevaluasi program melalui alur sebab-akibat yang jelas.

Menurut Rudi, pendekatan ini menuntut kejelasan tujuan, indikator yang terukur, analisis risiko, hubungan kausal yang rasional, serta sistem pemantauan yang kuat.

Ia menilai LFA berperan penting dalam memastikan kebijakan mampu menjawab akar persoalan secara menyeluruh. Tanpa kerangka logis, kebijakan berisiko hanya menanggapi gejala di permukaan dan berpotensi menimbulkan persoalan baru.

"Logical thinking juga sangat diperlukan untuk menghindari kebijakan disusun berdasarkan simtom-simtom saja, bukan dari akar masalahnya. Hal seperti akan membawa hambatan bagi terwujudnya kebijakan berbasis data yang tepat," tegas Rudi.

Seminar ini menjadi forum strategis untuk menyatukan perspektif, memperdalam pemahaman, serta merumuskan langkah konkret dalam memperkuat posisi BSKDN sebagai Policy Hub.

Melalui kegiatan tersebut, BSKDN berharap terbangun konsolidasi gagasan dan rekomendasi yang mampu mendorong lahirnya kebijakan yang lebih presisi, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (rpi)