Hasil Rapat Lirboyo Final dan Mengikat, Kiai NU Tegaskan Tak Ada Mekanisme Pemberhentian Ketum PBNU di Luar Muktamar

Jakarta, tvOnenews.com - Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ishlahiyah, Kediri, KH Muhibul Aman, menegaskan bahwa seluruh keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Konsultasi Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama para Mustasyar PBNU bersifat final dan mengikat. Sebagaimana diketahui, rapat tersebut digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Kamis (25/12/2025).

Menurut KH Muhibul Aman, keputusan rapat itu sah secara moral, organisatoris, dan konstitusional dalam struktur jam’iyyah Nahdlatul Ulama (NU).

Penegasan ini disampaikan kepada warga NU dan masyarakat luas untuk merespons dinamika organisasi yang berkembang pasca pertemuan para kiai sepuh NU di Lirboyo.

Ia menjelaskan, dirinya mendapat mandat untuk memoderatori jalannya Rapat Konsultasi yang bertujuan melakukan ishlah, memperkuat adab berjam’iyyah, serta mengembalikan tata kelola organisasi agar berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Nahdlatul Ulama.

“Rapat ini mempertemukan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, serta dihadiri para Mustasyar dan kiai-kiai sepuh Nahdlatul Ulama,” ujar KH Muhibul Aman dalam pernyataan tertulisnya, Ahad (27/12/2025).

Ia menyebutkan, musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan bersama yang menjadi landasan untuk mengakhiri polemik dan konflik internal NU.

Baca Juga

Awal Mula Penggerebekan Ponpes Hamalatul Quran di Sukoharjo, Ternyata Berawal dari Warung Mi Babi

Kesepakatan itu sekaligus menegaskan kembali kepemimpinan jam’iyyah kepada mandataris sah hasil Muktamar ke-34 NU, yakni KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU dan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU, guna memimpin dan mempersiapkan Muktamar ke-35 NU.

KH Muhibul Aman menambahkan, keputusan Rapat Konsultasi Syuriyah–Mustasyar PBNU merupakan hasil musyawarah para pemegang otoritas jam’iyyah NU.

Proses tersebut dinilai sejalan dengan Anggaran Dasar NU Pasal 7 dan Pasal 8 yang mengatur prinsip musyawarah serta kepemimpinan kolektif-kolegial.

Ia juga menegaskan bahwa merujuk Anggaran Dasar NU Pasal 9 dan Pasal 10 serta Anggaran Rumah Tangga NU Pasal 16 dan Pasal 17, tidak terdapat mekanisme pemberhentian Ketua Umum PBNU maupun pengangkatan Penjabat Ketua Umum PBNU di luar forum Muktamar.

Karena itu, setiap keputusan, pernyataan, atau tindakan sepihak terkait pemberhentian Ketua Umum PBNU atau penunjukan Penjabat Ketua Umum PBNU dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki legitimasi organisasi.