Pasal Demo di KUHP Baru Disorot, Wamenkum Tegaskan Bukan Izin Polisi tapi Pemberitahuan

“Tugas pihak berwajib itu bukan melarang demonstrasi, tapi mengatur lalu lintas supaya hak pengguna jalan lain tetap terlindungi,” tegasnya.

Konstruksi Hukum Pasal 256 Bersifat Kondisional

Lebih lanjut, Eddy memaparkan bahwa Pasal 256 KUHP memiliki konstruksi hukum yang bersifat kondisional dan tidak serta-merta mempidanakan penyelenggara aksi. Penerapan sanksi pidana bergantung pada terpenuhinya syarat tertentu.

Ia mencontohkan, apabila penanggung jawab demonstrasi telah melakukan pemberitahuan kepada kepolisian, maka ia tidak dapat dipidana meskipun kemudian terjadi keonaran di lapangan.

“Kalau saya penanggung jawab demonstrasi dan sudah memberitahu kepada polisi, lalu timbul keonaran, saya tidak bisa dijerat pidana karena saya sudah memberi tahu,” ujarnya.

Sebaliknya, jika penanggung jawab tidak melakukan pemberitahuan, namun demonstrasi berlangsung damai tanpa menimbulkan gangguan atau kerusuhan, maka ketentuan pidana juga tidak dapat diterapkan.

Baca Juga

KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Kasasi Vonis Bebas Apakah Bertentangan dengan Hukum?

“Kalau saya tidak memberitahu tapi tidak terjadi kerusuhan, juga tidak bisa dijerat. Jadi pasal itu implikasinya adalah ‘jika dan hanya jika’,” kata Eddy.

Kesalahpahaman Publik Jadi Sumber Polemik

Eddy menilai polemik yang berkembang di masyarakat lebih banyak disebabkan oleh pembacaan pasal yang tidak utuh atau pemahaman yang keliru. Menurutnya, Pasal 256 sering dikutip secara sepotong-sepotong tanpa memahami keseluruhan konstruksi hukumnya.

“Masalahnya, pasal itu sering tidak dibaca secara utuh. Kalau dibaca utuh tapi tidak dipahami lalu dikomentari, itu yang justru berbahaya,” ujarnya.

Menutup penjelasannya, Eddy kembali menegaskan bahwa Pasal 256 KUHP sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan sipil. Ketentuan tersebut hanya mengatur mekanisme pemberitahuan agar pelaksanaan demonstrasi tidak merugikan kepentingan umum.

“Pasal ini tidak dimaksudkan untuk menghambat atau melarang demonstrasi. Mengatur itu bukan melarang, tapi memberitahukan, supaya semua hak bisa berjalan seimbang,” pungkasnya. (agr/nsp)