Sejumlah Akademisi sebut PT TBS Bukan Biang Kerok Banjir dan Longsor di Tapanuli

Jakarta, tvOnenew.com - Ihwal isu banjir bandang dan longsor di Daerah Aliran Sungai (DAS) Aek Garoga–Tapanuli terus menyedot sorotan publik. Kemudian di tengah derasnya opini dan “trial by media” di ruang digital, kalangan akademisi memilih jalan ilmiah.

Sejumlah akademisi atau pakar lingkungan dan kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar diskusi terbuka guna membedah secara objektif dugaan keterlibatan korporasi, khususnya PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS).

Diskusi yang digelar Jumat (9/1/2026) di Ruang Rapat Pusat Studi Reklamasi Tambang (Reklatam), Kampus IPB Baranang Siang, Kota Bogor, ini mengusung tema lugas namun krusial: “Benarkah PT TBS Merupakan Salah Satu Korporasi Penyebab Banjir Bandang dan Longsor di DAS Aek Garoga–Tapanuli?”

Forum ini digelar sebagai respons atas siaran pers Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas-PKH) serta maraknya narasi di media sosial yang menyebut PT TBS sebagai salah satu dari delapan korporasi yang diduga berkontribusi terhadap bencana tersebut.

Diskusi menghadirkan tiga narasumber utama, yakni Prof. Dr. Yanto Santosa, DEA, IPU, Dr. Ir. Basuki Sumawinata, MAgr, dan Dr. Ir. Idung Risdiyanto, M.Sc. Ketiganya dikenal sebagai akademisi yang lama berkecimpung dalam kajian kehutanan, tanah, dan hidrologi.

Dr. Basuki Sumawinata menjelaskan, diskusi ini tidak dimaksudkan untuk berhadap-hadapan atau mengonfrontasi pihak mana pun. Fokus utama forum adalah melengkapi informasi publik dengan data yang lebih presisi dan berbasis kajian ilmiah.

“Kami ingin menambah informasi yang valid dan akurat agar tidak terjadi salah tafsir. Ini bukan soal membela, apalagi menyerang. Ini soal data,” ujarnya.

Ia menegaskan, kajian yang dilakukan tim akademisi murni bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tanpa kepentingan tersembunyi.

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah posisi kebun sawit PT TBS terhadap DAS Aek Garoga. Berdasarkan analisis peta dan dokumen resmi dari instansi terkait, para akademisi menyebut bahwa lahan PT TBS berstatus Areal Penggunaan Lain (APL), bukan kawasan hutan negara.

“Ada surat dari Dinas Tata Ruang dan dari BPKH. Secara administratif, lahan tersebut bukan kawasan hutan negara,” ungkap Dr. Basuki.