DPR Wanti-wanti Anggaran Rp59,25 T untuk Pemulihan Banjir dan Longsor di Sumatera Harus Tepat Sasaran

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah menyiapkan anggaran Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Pulau Sumatera.

DPR RI mengingatkan agar penggunaan anggaran tersebut benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak.

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan menyebut pemulihan pascabencana harus dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi.

Menurutnya, besarnya anggaran yang disiapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuntut pengelolaan yang efektif serta pengawasan yang ketat.

“Pemulihan tidak boleh setengah-setengah karena menyangkut keselamatan warga, layanan publik, dan keberlanjutan ekonomi di daerah terdampak,” ujar Ahmad Heryawan, Minggu (11/1/2026).

Adapun Kemendagri merinci kebutuhan anggaran pemulihan, masing-masing Rp33,75 triliun untuk Provinsi Aceh, Rp13,5 triliun untuk Sumatera Barat, dan Rp12 triliun untuk Sumatera Utara.

Baca Juga

Respons Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Dicegat Demo Mahasiswa, Sikapi soal Banjir Belum Terkendali di Bekasi

Ahmad Heryawan menjelaskan, dana tersebut akan difokuskan pada perbaikan infrastruktur dasar yang rusak akibat bencana.

Infrastruktur yang menjadi prioritas meliputi sekolah, jembatan, fasilitas kesehatan, kantor desa, serta sarana pemerintahan lainnya.

Ia menilai, percepatan pemulihan infrastruktur menjadi kunci agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat segera kembali berjalan normal.

Selain itu, pelayanan publik di wilayah terdampak juga harus segera dipulihkan.

Lebih lanjut, Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI itu menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga terkait dalam penganggaran tahun 2026.

“Pemulihan pascabencana tidak bisa dilakukan secara sektoral. Diperlukan koordinasi lintas lembaga agar penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan. Dengan kerja sama yang solid, kebangkitan ekonomi daerah di wilayah terdampak bencana diharapkan dapat berlangsung lebih cepat.

“Negara harus hadir secara nyata. Dengan sinergi yang kuat dan pengawasan yang ketat, kita optimistis daerah terdampak bencana di Pulau Sumatra dapat bangkit lebih cepat dan lebih kuat,” pungkas politisi Fraksi PKS tersebut. (rpi/aag)