Syarat Penerima Bansos Kemensos 2026, Lengkap Cara Cek DTKS dan Klasifikasi Desil

Jakarta, tvOnenews.com - Memasuki tahun 2026, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperkuat tata kelola penyaluran bantuan sosial (bansos). Salah satu langkah krusial yang dilakukan adalah integrasi dan sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Dukcapil secara real-time.

Dengan sistem ini, status penerima bansos dapat berubah sewaktu-waktu apabila terjadi pembaruan kondisi sosial ekonomi dalam keluarga, baik peningkatan maupun penurunan tingkat kesejahteraan. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami syarat penerima bansos Kemensos 2026, termasuk klasifikasi desil kesejahteraan, kelengkapan administrasi, serta cara mengecek status kepesertaan.

Seluruh informasi berikut dirangkum dari sumber resmi Kementerian Sosial dan dapat menyesuaikan kebijakan terbaru pemerintah.

Pengertian dan Sasaran Bantuan Sosial

Bantuan Sosial (Bansos) merupakan bentuk intervensi pemerintah berupa bantuan tunai maupun non-tunai yang diberikan kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Tujuan utama bansos adalah:

• Memberikan perlindungan dari risiko sosial

• Menjaga daya beli masyarakat

• Memperkuat ketahanan ekonomi keluarga

• Membantu pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan

Pada tahun 2026, anggaran perlindungan sosial diproyeksikan meningkat 8,6 persen menjadi Rp508,2 triliun, dengan sasaran sekitar 100 juta keluarga rentan di seluruh Indonesia.

Jenis Bantuan Sosial Kemensos Tahun 2026

Kementerian Sosial tetap melanjutkan sejumlah program bansos utama yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan yang memenuhi kriteria DTKS.

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH ditujukan bagi sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat dengan komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

• Besaran bantuan: Rp900.000 – Rp3.000.000 per tahun

• Nominal disesuaikan dengan kategori penerima (ibu hamil, balita, lansia, disabilitas, dan anak sekolah)

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT atau bantuan sembako menyasar sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat.

• Nilai bantuan: Rp2.400.000 per tahun

• Digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan pokok melalui e-warong atau mitra resmi

3. BLT Dana Desa dan BLT Kesejahteraan

Pemerintah juga menyalurkan:

• BLT Dana Desa bagi keluarga miskin di wilayah pedesaan sebesar Rp3.600.000 per tahun

• BLT Kesejahteraan bagi kelompok miskin ekstrem dengan nominal Rp300.000 – Rp900.000 per tahun, bersifat kondisional sesuai kebijakan daerah

Besaran bansos tersebut mengacu pada kebijakan per Januari 2026 dan dapat berubah mengikuti penyesuaian anggaran negara.

Cara Mengetahui Status Terdaftar di DTKS Kemensos

Sebelum menunggu pencairan bansos, masyarakat perlu memastikan bahwa datanya terdaftar dalam DTKS. Terdapat tiga cara resmi untuk melakukan pengecekan.

1. Cek Melalui Website Resmi Kemensos

Cara paling praktis dan bisa dilakukan secara mandiri.

Langkah-langkah:

1. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id

2. Pilih wilayah domisili (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan)

3. Masukkan nama lengkap sesuai KTP

4. Isi kode captcha

5. Klik tombol Cari Data

Jika terdaftar, sistem akan menampilkan jenis bansos, status penyaluran, serta periode bantuan. Keterangan “YA” menandakan bantuan disetujui.

2. Cek Melalui Aplikasi Cek Bansos

Aplikasi resmi Kemensos tersedia di Google Play Store.

Tahapan:

• Unduh aplikasi Cek Bansos (pengembang: Kemensos RI)

• Buat akun dengan NIK, Nomor KK, dan data pribadi

• Unggah foto KTP dan swafoto memegang KTP

• Tunggu proses verifikasi (±1×24 jam)

• Masuk ke menu Cek Bansos untuk melihat status

Aplikasi ini juga memungkinkan pengajuan usulan masuk DTKS.

3. Cek Langsung ke Dinas Sosial atau Kelurahan

Bagi masyarakat yang ingin informasi lebih detail, termasuk nilai desil kesejahteraan, pengecekan dapat dilakukan secara langsung.

• Datang ke kantor kelurahan atau Dinas Sosial setempat

• Bawa KTP dan KK asli

• Petugas akan mengecek NIK melalui sistem SIKS-NG

• Warga dapat menanyakan alasan kelayakan atau penolakan bansos

Integrasi DTKS dengan NIK Dukcapil membuat penyaluran bansos tahun 2026 semakin akurat dan transparan. Namun, sistem ini juga menuntut masyarakat untuk aktif memantau status kepesertaan dan memastikan data kependudukan selalu diperbarui.

Dengan memahami syarat, jenis bantuan, dan cara pengecekan DTKS, diharapkan keluarga yang berhak dapat memperoleh bantuan sosial sesuai haknya dan tepat sasaran. (nsp)