Wacana Pilkada Dipilih DPRD Kembali Dapat Penolakan dari Partai Politik

Jakarta, tvOnenews.com - Partai Gema Bangsa secara tegas menolak wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Partai yang dipimpin oleh Ahmad Rofiq tersebut menegaskan komitmennya untuk tetap mempertahankan dan memperjuangkan sistem Pilkada secara langsung oleh rakyat.

Wakil Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Joko Kanigoro mengaku pihaknya menilai bahwa Pilkada langsung merupakan salah satu pilar penting demokrasi yang harus dijaga karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan hak politiknya secara langsung. 

Dalam pernyataannya, Joko menegaskan bahwa usulan Pilkada melalui DPRD berpotensi menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan politik, sekaligus membuka ruang dominasi elite dan kepentingan tertentu dalam menentukan kepala daerah.

“Gema Bangsa menolak usulan pilkada melalui DPRD. Kami secara tegas menginginkan dan akan terus memperjuangkan pemilihan langsung, sebagaimana tertuang dalam visi partai, yaitu menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama, bukan tunduk pada tekanan oligarki,” kata Joko dalam konferensi erssnya, Jakarta, Jumat (16/1/2025).

Joko menuturkan jika demokrasi tidak boleh direduksi hanya demi alasan efisiensi atau stabilitas politik jangka pendek. 

Menurutnya penguatan demokrasi justru harus diarahkan pada peningkatan kualitas partisipasi publik, transparansi, serta pendidikan politik bagi masyarakat.

Lebih lanjut, kata Joko, sikap tersebut sejalan dengan visi dan misi Partai Gema Bangsa yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Karenanya, kata ia, setiap kebijakan yang berpotensi mengurangi hak politik rakyat dinilai perlu ditolak dan dikritisi secara terbuka.

Joko menegaskan partainya akan terus menyuarakan penolakan terhadap wacana Pilkada melalui DPRD dalam berbagai forum politik, baik di tingkat nasional maupun daerah. 

"Gema Bangsa juga berkomitmen untuk mendorong dialog publik dan kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat sipil guna menjaga keberlangsungan demokrasi yang partisipatif," katanya.(jts/raa)