Soal Bupati Pati Sudewo Kena OTT KPK, Kader Gerindra Ungkit Peringatan Prabowo ke Kader

Jakarta, tvOnenews.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, sekaligus Politisi Partai Gerindra, Bahtra Banong angkat bicara perihal Bupati Pati, Sudewo yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Diketahui, Sudewo juga berasal dari partai yang sama dengan Bahtra yakni Gerindra.

Merespons mengenai kasus Sudewo, Bahtra mengungkit peringatan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto, kepada seluruh kader partai.

Bahtra menilai kasus tersebut menjadi ironi, mengingat Prabowo telah berulang kali mengingatkan kepala daerah dari Gerindra agar berhati-hati dan fokus bekerja untuk rakyat.

Ia menegaskan, pesan Prabowo kepada kader Gerindra sebenarnya sudah sangat jelas, terutama kepada kepala daerah yang memegang kekuasaan di wilayah masing-masing.

“Ya Pak Prabowo kan sering mengingatkan semua kader ya, untuk agar berhati-hati lah. Jadi terus bekerja untuk masyarakat. Itu aja pesan Pak Prabowo. Kan kepala-kepala daerah Gerindra harus bekerja untuk rakyatlah,” ungkap Bahtra kepada wartawan di Kompleks Parlemen RI, Selasa (20/1/2026).

Baca Juga

KPK Yakin RS Polri Dapat Bertindak Profesional hingga Yaqut Bisa Segera Pulih dan Jalani Proses Hukum

Sumber :

• tvOnenews.com/Rika Pangesti

Saat ditanya apakah pembinaan kader masih perlu diperketat meski sudah ada pembekalan dan retret bagi kepala daerah, Bahtra menilai persoalan hukum tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing.

“Ya itu kan personal pribadi ya. Dan kami di Partai Gerindra kan terus melakukan pembinaan buat kader-kader agar setiap kader itu untuk terus bekerja untuk rakyat,” katanya.

Bahtra juga menyinggung peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pembina dan pengawas kepala daerah.

Menurutnya, fungsi pengawasan sejauh ini telah berjalan, namun tetap perlu diperkuat.

“Ya selama ini kan berjalan maksimal ya, pengawasan dari Kemendagri. Kita terus minta Kemendagri juga untuk terus melakukan pengawasan,” ujarnya.

Namun, ketika disinggung lebih jauh mengenai aspek hukum kasus OTT KPK tersebut, Bahtra memilih tidak berkomentar.

“Kalau bagian hukumnya ke Komisi III, kalau saya no comment,” pungkasnya.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Pati, Sudewo dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.