Indonesia Gabung Dewan Perdamaian, PP Hima Persis: Kedaulatan Palestina Bukan Komoditas Investasi Board of Peace

Secara lebih spesifik, Solahudin juga mencermati aspek teknokratis dalam rencana rekonstruksi Gaza yang berisiko menciptakan sistem pengawasan militeristik masal. 

Beliau menyatakan penolakan keras jika pembangunan fisik justru digunakan sebagai dalih untuk mengubah Gaza menjadi penjara digital atau Digital Panopticon. 

“Rekonstruksi sejati haruslah memanusiakan dan memberikan kemerdekaan bergerak bagi warga sipil, bukan justru membelenggu mereka melalui algoritma keamanan dan sensor biometrik yang merampas privasi serta martabat kemanusiaan mereka,” ungkapnya.

Solahudin mendesak agar Indonesia segera mengambil peran sebagai dirigen moral yang menyatukan suara blok negara-negara Muslim agar tetap solid dan tidak tergiur oleh kepentingan pragmatis jangka pendek. 

Beliau menyatakan bahwa kedaulatan penuh Palestina dengan Al Quds sebagai ibu kota tetap merupakan prasyarat mutlak yang sama sekali tidak dapat dinegosiasikan oleh kepentingan ekonomi mana pun. 

Pemerintah dituntut untuk menjamin bahwa partisipasi Indonesia tidak akan pernah menjadi alat legitimasi bagi upaya normalisasi hubungan dengan pihak penjajah secara terselubung.

Baca Juga

Situasi Kesehatan Tahanan Palestina Memburuk, 80 Persen Disebut Terkena Penyakit Kudis di Penjara Israel

Sebagai penutup, Solahudin Hasan mengingatkan bahwa marwah bangsa Indonesia sedang dipertaruhkan di panggung internasional ini. 

Beliau menekankan bahwa jika suatu saat BoP bergerak menjauhi prinsip kemerdekaan hakiki bagi Palestina, Indonesia tidak boleh ragu untuk bersikap tegas dan berani mengambil langkah ekstrem. 

“Indonesia harus memiliki keberanian moral untuk menarik diri jika dewan ini mengkhianati nilai keadilan. Marwah bangsa kita terletak pada kesetiaan kita terhadap janji konstitusi untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia, bukan pada kursi empuk di meja perundingan yang kehilangan ruh kemanusiaannya,” pungkasnya. 

Alasan Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Dunia

Indonesia resmi menetapkan diri bergabung menjadi anggota Board of Peace atau Dewan Perdamaian Dunia.

Langkah ini diputusakn oleh Presiden RI, Prabowo Subianto sebagai komitmen aktif Indonesia menjaga stabilitas global, khususnya mendukung perdamaian dan kemerdekaan Palestina.

Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono mengatakan masuknya Indonesia di Dewan Perdamaian Dunia menjadi langkah penting untuk terlibat langsung dalam mengambil keputusan.

“Board of Peace ini merupakan badan internasional yang bertugas untuk memonitor administrasi stabilisasi dan juga upaya-upaya rehabilitasi di Gaza, khususnya di Palestina,” ujar Sugiono kepada awak media, Jakarta, Sabtu (24/1/2026).