Hasil Pertemuan OJK-BEI dengan MSCI, Airlangga: Net Inflow Asing Masuk, Mereka Percaya Upaya Reform

Jakarta, tvOnenews.com — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut masuknya dana asing (net inflow) menjadi sinyal kepercayaan investor internasional terhadap agenda reformasi yang tengah dijalankan.

Hal ini menyusul pertemuan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI).

“Pertemuan MSCI dengan BEI dilakukan secara Zoom. Jadi saya sih melihat dengan masuknya net inflow asing, mereka percaya dengan upaya reform yang dilakukan,” kata Airlangga di Sentul International Convention Centre, Bogor, Jawa Barat, dikutip Selasa (3/2/2026).

Pertemuan virtual tersebut menjadi krusial setelah MSCI menyoroti isu transparansi dan likuiditas pasar modal Indonesia. Dalam forum itu, BEI dan OJK secara resmi mengajukan proposal solusi untuk menjawab kekhawatiran lembaga indeks global tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan bahwa proposal yang disampaikan mencakup dua isu utama yang menjadi perhatian MSCI.

“OJK bersama, Bursa, dan KSEI telah mengajukan proposal solusi yang pada prinsipnya menjawab keseluruhan concern dan isu yang terkait 2 hal utama tadi. Dan kemudian kami sudah memiliki rencana untuk melakukan pemenuhan atas semua isu yang terkait,” ujar Hasan dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Senin (2/2/2026).

Baca Juga

BEI Kejar Kepatuhan Emiten, Ratusan Saham Perbankan hingga Grup Prajogo Pangestu Belum Penuhi Free Float 15 Persen

Pertama, otoritas pasar modal mengusulkan penguatan pengungkapan ultimate beneficial ownership (UBO) atau penerima manfaat akhir kepemilikan saham. Kedua, dorongan peningkatan likuiditas melalui kebijakan kenaikan free float yang tengah dipersiapkan OJK.

Hasan menjelaskan, transparansi akan diperluas hingga kepemilikan saham di bawah 5 persen, bahkan sampai 1 persen. Selain itu, klasifikasi investor yang selama ini dikelola oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan dirinci menjadi 27 sub-tipe investor, yang masing-masing wajib mengungkapkan penerima manfaat akhir.

Tak hanya itu, OJK dan BEI juga mengajukan rencana kenaikan free float saham emiten dari 7,5 persen menjadi 15 persen secara bertahap. Langkah ini dinilai sejalan dengan praktik internasional untuk memperkuat likuiditas dan pembentukan harga yang sehat.

“Diskusi pada pertemuan itu berlangsung dengan sangat baik dan kemudian kami mencanangkan akan dilakukan kembali pembahasan di level pertemuan di tingkat teknis,” jelas Hasan.

MSCI, lanjut Hasan, juga memberikan panduan metodologi penghitungan saham sebagai bagian dari evaluasi. OJK dan BEI pun berkomitmen untuk menyampaikan pembaruan secara berkala kepada publik terkait progres reformasi tersebut.

“Kita bersepakat dan kami akan melakukan regular update kepada publik terkait dengan progres apa yang kami komitkan untuk disediakan sebagai bagian dari menghadirkan transparansi dimaksud. Jadi mudah-mudahan ini menjadi progres yang baik yang pada saatnya tentu melalui evaluasi akhir kita berharap akan mendapatkan konfirmasi penerimaan pada saat ini,” pungkasnya.

Pemerintah berharap langkah-langkah reformasi ini mampu memulihkan kepercayaan pasar, menjaga posisi Indonesia dalam indeks global, sekaligus menarik arus investasi asing yang berkelanjutan ke pasar modal nasional. (agr/ree)