Bahas Arah Kebijakan Strategis Mendiktisaintek, Komisi X DPR Tekankan Pemerataan dan Dampak Nyata Pendidikan di Daerah

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi X DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) RI di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026). 

Dalam raker tersebut Kemdiktisaintek membahas arah kebijakan strategis, anggaran pendidikan Tahun Anggaran 2026, serta capaian kinerja Kemdiktisaintek Tahun 2025.

Kemdiktisaintek juga memaparkan komitmen pemerintah dalam mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) melalui penguatan sumber daya manusia unggul, transformasi peran kampus sebagai simpul pertumbuhan ekonomi, penguatan pusat riset dan akselerator kebijakan strategis, serta perluasan delegasi kewenangan kepada perguruan tinggi. 

Tak hanya itu, Mendiktisaintek juga menyampaikan alokasi Anggaran Pendidikan TA 2026 sebesar Rp769,1 triliun atau 20,01 persen dari APBN, serta capaian kinerja Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi sepanjang tahun 2025.

Menanggapi hal itu anggota Komisi X DPR RI Fraksi NasDem, Nilam Sari Lawira, menyampaikan apresiasi atas arah kebijakan Kemdiktisaintek yang dinilai semakin berorientasi pada dampak nyata dan pemerataan pembangunan pendidikan.

“Komisi X tentu mendukung komitmen pemerintah dalam memperkuat SDM unggul, riset, dan pendidikan tinggi. Namun yang tidak kalah penting adalah memastikan kebijakan ini benar-benar dirasakan hingga daerah, khususnya di luar Pulau Jawa seperti Sulawesi Tengah,” ujar Nilam Sari Lawira.

Baca Juga

Mengenal Sosok Gus Syahid Mubarok: Pesantren Tumbuhkan Kepedulian Sesama

Nilam menilai, peningkatan anggaran pendidikan dan fokus pada penguatan perguruan tinggi serta riset harus diiringi dengan afirmasi wilayah, terutama bagi daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur pendidikan, kualitas SDM, dan dampak bencana alam seperti Sulawesi Tengah.

“Sulawesi Tengah memiliki tantangan sekaligus potensi besar. Kita membutuhkan penguatan perguruan tinggi daerah, peningkatan kualitas guru melalui revitalisasi LPTK dan PPG, serta riset terapan yang relevan dengan kebutuhan lokal, seperti pertanian, ketahanan pangan, kebencanaan, dan lingkungan,” tegasnya.

Nilam juga menyoroti pentingnya pemerataan program Sekolah Unggul, beasiswa KIP Kuliah, serta dukungan riset dan vokasi agar tidak terpusat di wilayah tertentu. 

Menurutnya, kampus di daerah harus didorong menjadi pusat inovasi dan solusi pembangunan daerah, bukan sekadar institusi pendidikan.

“Kampus di Sulawesi Tengah harus diberi ruang dan dukungan agar mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi lokal, pendamping masyarakat, serta mitra strategis pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan riil,” tambahnya.

Dalam evaluasinya, Nilam menekankan perlunya pengawasan kualitas belanja pendidikan, khususnya pada transfer ke daerah, agar anggaran tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar meningkatkan mutu layanan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Mendiktisaintek ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan parlemen untuk memastikan kebijakan dan anggaran pendidikan nasional berjalan efektif, berkeadilan, dan berdampak nyata, sekaligus memperkuat peran pendidikan tinggi, sains, dan teknologi sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia. (muu)