Januari–Februari 2026, KPK Tancap Gas Lakukan OTT: Dari Pajak, Kepala Daerah hingga Bea Cukai

Jakarta, tvOnenews.com - Memasuki awal 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung tancap gas dalam operasi penindakan.

Dalam waktu kurang dari dua bulan, lembaga antirasuah mencatat sedikitnya lima Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar aparat pajak, kepala daerah, hingga pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Deretan operasi ini menunjukkan bahwa 2026 dibuka dengan aktivitas penegakan hukum yang padat dan lintas sektor.

Rangkaian OTT tersebut berlangsung di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, hingga Lampung. Berikut rekapitulasi lengkap OTT KPK sepanjang Januari hingga awal Februari 2026.

1. OTT Pegawai Pajak KPP Madya Jakarta Utara (10 Januari 2026)

OTT pertama tahun ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. KPK menangkap delapan orang dan menetapkan lima tersangka terkait dugaan suap pemeriksaan pajak periode 2021–2026.

Para tersangka terdiri dari:

Baca Juga

KPK Perpanjang Penahanan Fadia Arafiq, Kasus Dugaan Korupsi Outsourcing Belum Tuntas

• Kepala KPP Madya Jakarta Utara

• Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi

• Tim penilai pajak

• Konsultan pajak

• Pihak swasta dari perusahaan wajib pajak

Kasus ini bermula dari permintaan pembayaran pajak “all in” senilai Rp 23 miliar kepada perusahaan swasta. Dari jumlah itu, Rp 8 miliar diduga diminta sebagai fee. Setelah negosiasi, nilai fee disepakati Rp 4 miliar, sementara kewajiban pajak perusahaan turun drastis dari Rp 75 miliar menjadi Rp 15,7 miliar.

Dana suap diduga disamarkan melalui kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan sebelum akhirnya terbongkar lewat OTT.

2. OTT Wali Kota Madiun Maidi (19 Januari 2026)

Sembilan hari kemudian, KPK melakukan OTT di Kota Madiun, Jawa Timur. Wali Kota Madiun Maidi ditangkap bersama sembilan orang lainnya. KPK menetapkan Maidi sebagai tersangka kasus pemerasan dengan modus fee proyek, dana corporate social responsibility (CSR), dan gratifikasi.

Barang bukti yang diamankan berupa uang tunai sekitar Rp 550 juta. Selain Maidi, KPK juga menetapkan:

• Kepala Dinas PUPR Kota Madiun

• Orang kepercayaan wali kota

KPK mengungkap, modus pemerasan dilakukan melalui permintaan uang kepada pelaku usaha hotel, minimarket, hingga developer perumahan. Selain itu, ditemukan dugaan gratifikasi proyek pemeliharaan jalan senilai Rp 5,1 miliar serta penerimaan lain dengan total mencapai Rp 1,1 miliar dalam periode 2019–2022.

3. OTT Bupati Pati Sudewo (19 Januari 2026)

Masih di hari yang sama, KPK menggelar OTT di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Bupati Sudewo ditangkap bersama sejumlah kepala desa dan pihak lain. KPK menyita uang tunai sekitar Rp 2,6 miliar yang disimpan dalam karung dan kantong plastik.

Sudewo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa. Modusnya, calon perangkat desa diminta menyetor uang agar lolos seleksi jabatan.

Besaran tarif yang dipatok antara:

• Rp 165 juta hingga Rp 225 juta per calon perangkat desa

Tarif tersebut diketahui sudah dinaikkan dari kisaran sebelumnya Rp 125 juta hingga Rp 150 juta. Hingga pertengahan Januari 2026, uang yang terkumpul mencapai Rp 2,6 miliar dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Pati.

4. OTT Pegawai Pajak KPP Madya Banjarmasin (4 Februari 2026)

Memasuki Februari, KPK kembali menyasar sektor perpajakan. Kali ini, OTT dilakukan di KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Purwo Wijoyo ditangkap bersama satu ASN dan satu pihak swasta.

Dalam operasi ini, KPK menyita uang sekitar Rp 1 miliar. Ketiganya langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Kasus ini menambah daftar panjang OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam beberapa tahun terakhir.

5. OTT Ditjen Bea dan Cukai di Jakarta dan Lampung (4 Februari 2026)

Masih di hari yang sama, KPK menggelar operasi senyap di Jakarta dan Lampung yang menyasar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai.

OTT ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam kegiatan importasi yang melibatkan oknum Bea Cukai dan pihak swasta. KPK menduga terjadi praktik pengaturan pemeriksaan barang impor agar bisa lolos tanpa prosedur sesuai aturan.

Sejumlah pihak telah dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Catatan Awal Tahun: KPK Sibuk, OTT Merata

Dalam waktu sekitar satu bulan, KPK telah melakukan OTT di lima wilayah berbeda dengan sasaran lintas sektor, mulai dari:

• Aparat pajak

• Kepala daerah

• Aparatur desa

• Pejabat Bea dan Cukai

Deretan operasi ini memperlihatkan bahwa awal 2026 menjadi periode sibuk bagi KPK dalam membongkar praktik korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik, perizinan, pajak, dan impor barang. (nsp)