KPK Geledah Sejumlah Lokasi di Tulungagung, Jejak Uang Rp2,7 Miliar Bupati Gatut Mulai Diusut

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo. Terbaru, tim penyidik melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi di Tulungagung untuk menelusuri bukti tambahan terkait praktik pemerasan dan pengaturan proyek.

Langkah ini dilakukan setelah KPK menetapkan Gatut sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tahun anggaran 2025–2026.

KPK Sisir Sejumlah Lokasi, Cari Bukti Tambahan

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penggeledahan dilakukan secara bertahap di beberapa titik yang dianggap berkaitan dengan perkara.

Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkuat konstruksi hukum dalam kasus yang tengah disidik.

“Penggeledahan di beberapa lokasi ini dilakukan untuk mencari bukti tambahan dalam perkara dugaan pemerasan di Kabupaten Tulungagung,” ujar Budi, Kamis (16/4/2026).

Baca Juga

KPK Periksa Plt Bupati Tulungagung dan Sejumlah Kepala Dinas Terkait Kasus Gatut Sunu, Dugaan Pemerasan Rp5 Miliar Disorot

Meski begitu, KPK belum mengungkap secara rinci hasil sementara dari penggeledahan tersebut. Informasi terkait barang bukti yang ditemukan masih akan disampaikan seiring perkembangan penyidikan.

Bermula dari OTT, Bupati dan Ajudan Jadi Tersangka

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 10 April 2026. Dalam operasi tersebut, Gatut Sunu Wibowo diamankan bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal.

Setelah melalui pemeriksaan intensif, keduanya resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi.

Peran ajudan disebut cukup signifikan, terutama dalam proses pengumpulan uang dari sejumlah pihak.

Modus: Atur Proyek dan Pemenang Lelang

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa Gatut diduga melakukan intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ia disebut mengatur pemenang lelang serta menunjuk langsung rekanan tertentu untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah.

“GSW diduga melakukan pengkondisian pemenang lelang dan mengarahkan proyek kepada pihak tertentu,” jelas Asep.

Praktik tersebut diduga dilakukan secara sistematis untuk mengamankan keuntungan pribadi.

Uang Miliaran Rupiah Diduga Mengalir

Dalam praktik pemerasan tersebut, Gatut diduga meminta sejumlah uang dari para OPD dengan total permintaan mencapai Rp5 miliar.

Namun, dari jumlah tersebut, KPK mencatat realisasi penerimaan uang yang sudah diterima mencapai sekitar Rp2,7 miliar.