KPK Perpanjang Penahanan Fadia Arafiq, Kasus Dugaan Korupsi Outsourcing Belum Tuntas

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memperpanjang masa penahanan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, selama 30 hari ke depan. Langkah ini diambil seiring proses penyidikan yang masih terus berjalan untuk mengungkap secara utuh kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Perpanjangan penahanan kedua ini berlaku mulai 3 Mei hingga 1 Juni 2026. KPK menegaskan keputusan tersebut merupakan kebutuhan penyidikan, bukan sekadar prosedur administratif.

Penyidikan Belum Rampung, Saksi Terus Diperiksa

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik masih membutuhkan waktu tambahan untuk memeriksa sejumlah saksi. Keterangan para saksi dinilai krusial untuk melengkapi berkas perkara.

“Perpanjangan penahanan ini dibutuhkan penyidik, karena masih ada saksi yang terus diperiksa untuk membuat terang perkara,” ujar Budi dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Sejauh ini, pemeriksaan dilakukan terhadap berbagai pihak, mulai dari aparatur Pemerintah Kabupaten Pekalongan, pihak swasta, hingga orang-orang terdekat tersangka. KPK menilai setiap keterangan memiliki peran penting dalam mengungkap alur dan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.

Baca Juga

KPK Buka Peluang Jerat Tersangka Baru di Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan, Suami dan Anak Fadia Ikut Disorot

Berawal dari OTT, Fadia Jadi Tersangka Tunggal

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 3 Maret 2026. Dalam operasi tersebut, Fadia langsung diamankan dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka tunggal.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan penetapan tersangka dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti yang telah dikantongi penyidik.

“KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudari FAR selaku Bupati Pekalongan periode 2025–2030,” jelas Asep.

Setelah penetapan tersebut, KPK langsung melakukan penahanan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 4 hingga 23 Maret 2026, di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Dijerat Pasal Gratifikasi dan Suap

Dalam perkara ini, Fadia Arafiq dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia diduga melanggar:

• Pasal 12 huruf i

• Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999

• Perubahan UU Nomor 20 Tahun 2001

• Jo Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang berhubungan dengan jabatan.