Profil Tiyo Ardianto, Ketua BEM UGM yang Diteror Usai Kritik Ekstrem Pemerintah Prabowo-Gibran

Jakarta, tvOnenews.com - Profil Tiyo Ardianto Ketua BEM UGM yang mengaku diteror usai surati UNICEF.

Sosok Tiyo Ardianto tengah menjadi sorotan publik setelah memimpin BEM KM UGM melontarkan kritik keras kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Melalui rilis resmi bertajuk "Rezim yang Bodoh dan Inkompeten", mahasiswa angkatan 2022 ini memicu polarisasi opini publik di media sosial.

Sumber :

• Instagram @bem.ugm

Profil Tiyo Ardianto

Tiyo Ardianto merupakan mahasiswa Program Sarjana Filsafat di Universitas Gadjah Mada. 

Baca Juga

Presiden Prabowo Tegaskan Masa Depan Indonesia Cerah

Tiyo terdaftar sebagai mahasiswa UGM dengan NIM 21476866FI04940 dan masuk sebagai peserta didik baru pada 16 Agustus 2021. 

Hingga Semester Genap 2024/2025, ia masih berstatus aktif.

Tiyo Ardian lahir di Kudus, Jawa Tengah pada 26 April. Di lingkungan kampus, Tiyo dikenal sebagai aktivis mahasiswa sebelum akhirnya terpilih menjadi Ketua BEM UGM.

Sebelum menembus kampus kerakyatan, dia menempuh pendidikan di SMA Negeri 3 Yogyakarta (Padmanaba), sekolah elite yang dikenal mencetak banyak tokoh intelektual.  

Selama memimpin BEM UGM, Tiyo Ardianto dikenal sebagai sosok yang independen.

Ia sering terlibat dalam berbagai pergerakan mahasiswa. Dirinya dikenal kritis terhadap kekuasaan dan politik praktis.

Karena alasan itu pula, Tiyo Ardianto terpilih sebagai Ketua BEM UGM.

Sumber :

• Instagram @bem.ugm

Pada Musyawarah Nasional XVIII Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan di Padang, Tiyo Ardianto mengambil langkah tegas.

Ketua BEM UGM ini memutuskan untuk keluar dari BEM SI.

Alasannya, karena dia kecewa melihat Munas yang justru malah dihadiri pejabat politik dan negara.

Tiyo mengkritik kedekatan BEM SI dengan penguasa yang dinilai tidak mencerminkan nilai perjuangan mahasiswa yang seharusnya berdiri di luar pengaruh kekuasaan.

Dalam pernyataannya, Tiyo menegaskan bahwa BEM KM UGM ingin tetap berpegang pada komitmen gerakan rakyat tanpa intervensi dari pihak manapun dan bersikap independen tanpa harus masuk dalam struktur yang mempunyai kepentingan politik.

Ia juga mengutuk kekacauan yang terjadi pada musyawarah nasional tersebut.

Termasuk insiden bentrokan yang membuat beberapa mahasiswa terluka, dan menegaskan bahwa tidak ada jabatan yang layak diperebutkan dengan cara kekerasan yang merusak kesatuan gerakan.