Pimpin Dewan HAM PBB, Indonesia Serukan Depolitisasi, Sugiono: HAM harus Satukan Dunia Bukan Pecah Belah

Jakarta, tvOnenews.com - Indonesia menggunakan panggung internasional Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) untuk mendorong perubahan arah diskursus global tentang HAM.

Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dunia, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan pentingnya forum tersebut kembali pada fungsi utamanya yakni ruang dialog, bukan arena saling serang politik.

Pernyataan itu disampaikan Sugiono dalam pidato nasional pada High-Level Segment Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-61 di Jenewa, Swiss, saat Indonesia menjabat Presiden Dewan HAM PBB sekaligus anggota badan tersebut.

“Universalitas HAM hendaknya menyatukan arah perjuangan kita, dan bukan semakin mempertajam perbedaan,” tegas Menlu Sugiono, dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Sejak 8 Januari 2026, Indonesia memimpin Dewan HAM PBB dengan tema “A Presidency for All”. 

Pemerintah menegaskan komitmen menjaga kredibilitas lembaga melalui penerapan standar HAM yang konsisten, adil, serta menolak praktik politisasi dan standar ganda yang dinilai kerap melemahkan legitimasi forum tersebut.

Baca Juga

Pigai Minta Usut Kematian Peserta Latsarmil, Menteri HAM: Sekalipun Satu Orang, Itu Nyawa Manusia!

“Di tengah meningkatnya ketegangan global, penting untuk menjadikan Dewan HAM sebagai ruang dialog dan kerja sama yang konstruktif bagi negara-negara di dunia,” jelas Sugiono.

Dalam pidatonya, Sugiono juga menekankan bahwa posisi Indonesia di forum global sejalan dengan kebijakan domestik. 

Pemerintah, kata dia, berupaya menyeimbangkan ketertiban, kebebasan, dan kesejahteraan dalam pemajuan HAM nasional.

Langkah tersebut antara lain melalui pemenuhan hak dasar masyarakat, mulai dari akses makanan bergizi, layanan kesehatan, perumahan subsidi, pendidikan hingga peluang ekonomi.

Di bidang regulasi, pemerintah melanjutkan Rencana Aksi Nasional HAM (RanHAM) Generasi VI serta mengadopsi KUHP dan KUHAP baru sebagai bagian penguatan kerangka hukum.

Pada bagian akhir pidato, Indonesia juga menyampaikan langkah diplomatik jangka panjang dengan mencalonkan diri kembali sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2030–2032, sekaligus menegaskan dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina dan pemajuan HAM di kawasan.

Selain menyampaikan pidato nasional, Sugiono memanfaatkan forum tersebut untuk memperkuat diplomasi bilateral melalui pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Palestina, Menteri Luar Negeri Kirgistan, serta Komisioner Tinggi HAM PBB.