Awal Mula Perseteruan Natalius Pigai vs Guru Besar UGM Soal HAM: Tantang Debat di TV Nasional hingga Sindir Seberapa Besar Ilmu Profesor

Zainal Arifin menyatakan tidak memiliki kewenangan menghadirkan forum tersebut dan berharap ada stasiun televisi yang memfasilitasi. Ia juga membuka jalur komunikasi melalui kolega di kampus. 

“Kalau sudah ada kabar dan tempat, saya dicolek ya,” tulisnya.

Kritik Ketua BEM UGM

Sebelumnya, Natalius Pigai juga menyebut penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai sikap yang bertentangan dengan prinsip HAM. Hal ini ia sampaikan menanggapi pernyataan Ketua BEM UGM yang mengkritik program prioritas Presiden Prabowo itu. 

"Dalam konteks HAM, pemerintah melakukan makan bergizi gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, perumahan, kampung nelayan, kemudian swasembada pangan, adalah sejalan, seirama, sesuai dengan HAM."

"Maka orang yang mau meniadakan Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, pendidikan gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, adalah orang yang menentang HAM. Orang yang menentang," kata Natalius Pigai.

Baca Juga

Dukung Pembahasan RUU HAM, Komisi XIII DPR Tekankan Pentingnya Literasi Hukum dan Refleksi Sejarah Pergerakan

Ia juga mengingatkan agar program tersebut tidak dikaitkan dengan agenda politik elektoral. 

"Maaf ya, ketika program-program yang baik ini diarahkan dengan Pemilu, maka menurut saya itu menentang orang kecil. Itu orang jahat. Orang yang tidak punya nurani. Orang yang tidak punya hati bagi orang kecil yang di depan mata orang miskin," ujarnya.

Pernyataan itu memicu tanggapan dari berbagai pihak, termasuk kalangan mahasiswa. BEM UGM sebelumnya melayangkan surat kepada UNICEF pada 5 Februari 2026. 

Surat tersebut menyinggung kasus siswa kelas IV SD berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli alat tulis seharga Rp10.000,00.

Dalam surat berbahasa Inggris itu, BEM UGM mengkritik prioritas anggaran pemerintah, termasuk alokasi MBG 2026 sebesar Rp335 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp223 triliun disebut berasal dari anggaran pendidikan dalam APBN 2026 yang totalnya Rp769,1 triliun.

Hingga kini belum ada kepastian mengenai pelaksanaan debat terbuka antara Zainal Arifin dan Natalius Pigai. (nba)