Seskab Teddy Bantah Temuan PDIP, Tegaskan MBG Tak Pangkas Anggaran Pendidikan: Itu Narasi yang Keliru

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah akhirnya merespons tudingan DPP PDIP yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengambil Rp223,5 triliun dari anggaran pendidikan dalam APBN 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan, anggapan tersebut merupakan narasi yang salah dan perlu diluruskan.

Di ruang media Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2026), Teddy menyampaikan klarifikasi tegas atas polemik yang berkembang.

“Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru. Tentang apa? Jadi, kemarin ada pihak, sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan. Sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi, saya mau jawab itu narasi yang keliru,” tegasnya.

Menurut Teddy, program MBG justru merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.

“Jadi, singkat cerita begini. Yang pertama, makan bergizi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini siswa dari Paud, TK, SD, SMP, SMA dan setingkatnya untuk memperoleh pendidikan di sekolah,” jelas Teddy.

Ia juga menekankan bahwa struktur dan peruntukan anggaran pendidikan telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR sejak tahun lalu.

Baca Juga

KSP Bongkar Penyebab Keracunan MBG di Jaktim: Makanan Lewat Batas Aman hingga Masalah Gudang

“Kemudian, anggarannya, anggaran pendidikan ini sudah disepakati bersama oleh DPR, pemerintah termasuk badan anggaran DPR tahun lalu. Pada September kalau tidak salah, untuk digunakan di 2026. Termasuk isi dan peruntukan dari anggaran pendidikan ini,” ungkap dia.

Teddy membantah keras bahwa kehadiran MBG mengorbankan program pendidikan yang telah berjalan.

“Kemudian pertanyaannya adalah, apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak. Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah,” ucap Teddy.

Ia mencontohkan sejumlah program yang tetap berjalan dan bahkan diperluas pada era Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari Kartu Indonesia Pintar hingga pembangunan Sekolah Rakyat.

“Ada Kartu Indonesia Pintar berjalan. Ada Program Indonesia Pintar berjalan. Bahkan Presiden Prabowo menambahkan ada sekolah rakyat. Untuk apa? Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di sekolah rakyat,” bebernya.

“Diberi penginapan, diberi pendidikan, diberi makan gizi dan dijamin kesehatannya. Per sekarang, tahun lalu, dalam satu tahun saja, sudah hampir 16.000 sampai 22.000 siswa. Ada 166 sekolah. Tahun ini akan dibangun lagi 100 sekolah,” lanjut dia.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP MY Esti Wijayati menyebut dalam lampiran APBN yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN 2026, anggaran MBG sebesar Rp223,5 triliun tercantum sebagai bagian dari anggaran pendidikan yang totalnya mencapai Rp769 triliun.

Pernyataan itu diperkuat oleh Wakil Sekjen PDIP Adian Napitupulu yang merujuk Pasal 22 UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.

Polemik ini kini mengerucut pada perbedaan tafsir atas klasifikasi anggaran dalam dokumen resmi negara. Di satu sisi, PDIP menyebut MBG secara administratif masuk dalam pos pendidikan. Di sisi lain, Istana menegaskan tidak ada pemangkasan program pendidikan dan seluruh kebijakan telah melalui kesepakatan DPR. (agr/rpi)