BPKH Perlu Perkuat Peran Strategis dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji, Tak Sekadar Kelola Dana Jumbo

“Posisi kelembagaan yang kuat, terutama jika berada di bawah kepala negara, akan memberikan legitimasi dan bargaining power yang lebih besar dalam forum internasional,” ujarnya.

Ia juga menyoroti besarnya dana publik yang dikelola BPKH yang memerlukan tata kelola kuat dan akuntabel.

“Dalam rapat gabungan terakhir, dana kelolaan mencapai sekitar Rp180 triliun. Angka ini sangat signifikan dan membutuhkan tata kelola yang kuat,” tuturnya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, Kementerian Haji dan Umrah berfokus pada pelayanan jemaah, regulasi, dan pengawasan operasional. Sementara BPKH bertanggung jawab pada investasi serta akuntabilitas pengelolaan dana haji.

Kontribusi BPKH dalam peningkatan kualitas layanan dilakukan melalui optimalisasi keuangan, efisiensi biaya, dan strategi investasi berkelanjutan, bukan pada aspek teknis operasional jemaah.

BPKH menilai pembagian peran yang jelas dan saling melengkapi menjadi fondasi tata kelola haji yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan jemaah Indonesia.

Baca Juga

Kelola Dana Haji Rp180 Triliun, Ini yang Dilakukan BPKH untuk Perkuat Investasi Syariah dan Ekosistem Haji Nasional

DPR Dorong Kelola Infrastruktur Haji di Arab Saudi

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, mendorong BPKH mengambil peran strategis dalam rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi, sebagaimana gagasan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Maman, BPKH memiliki kapasitas tidak hanya dalam pengelolaan dana, tetapi juga untuk merealisasikan fasilitas terpadu bagi jemaah. "Kenapa tidak? BPKH selain melayani pengelolaan keuangan haji, juga bisa langsung mengelola amanat Presiden Prabowo terkait pengembangan Kampung Indonesia untuk jemaah haji," ujar Maman kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (26/6/2025).

Ia menambahkan, arah kebijakan Presiden Prabowo menitikberatkan pada pengelolaan haji yang lebih efisien dan terintegrasi. Salah satu wujudnya adalah pembangunan Kampung Haji Indonesia yang mencakup bandara khusus, hotel, serta sistem katering dan layanan terpusat.

“Misalnya, kita bisa punya bandara sendiri, tidak lagi menyewa seperti di To’ib, dan menggabungkan beberapa hotel menjadi satu kompleks, sehingga layanan katering dan lainnya lebih terkoordinasi,” jelasnya. (rpi)