Indonesia Dianggap Dukung AS-Israel dalam Konflik Timur Tengah karena Gabung dalam Board of Peace, DPR Desak Mundur
- ANTARA FOTO/ Xinhua/tom/am.
Jakarta, tvOnenews.com - Indonesia dianggap pendukung Amerika Serikat-Israel dalam konflik Timur Tengah karena tergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.
Gelombang kritik terkait keberadaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump terus bergulir.
Mulai dari institusi pendidikan, organisasi masyarakat, lembaga negera, hingga pengamat politik mengkritik keras terkait kehadiran Indonesia dalam BoP tersebut.
Sebut saja Universitas Gadjah Mada (UGM) baru-baru ini dengan tegas menolak keras keikutsertaan Indonesia dalam BoP.
- Tim Humas Prabowo
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga dengan tegas meminta Indonesia mundur dari Dewan Perdamaian tersebut.
Terbaru ritik datang dari DPR RI. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mendesak pemerintah segera menarik diri dari kerja sama BoP.
Ia menilai keberadaan Indonesia di dalam forum tersebut justru berisiko mencederai prinsip politik luar negeri bebas aktif.
“Indonesia sudah terlanjur masuk ke dalam BoP. Namun daripada berlarut-larut dan menimbulkan persoalan yang lebih besar, sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah untuk keluar. Ini penting demi menjaga konsistensi prinsip bebas aktif yang menjadi amanat konstitusi kita,” ujar TB Hasanuddin, Selasa (3/3/2026).
Lima Alasan Indonesia harus Mundur dari BoP
Menurutnya, ada lima alasan mendesak mengapa Indonesia harus segera keluar dari BoP.
Pertama, partisipasi Indonesia dinilai telah menyimpang dari amanat konstitusi terkait politik luar negeri bebas aktif.
"Amanat untuk turut aktif menjaga perdamaian dunia tidak tercermin apabila Indonesia menjadi bagian dari organisasi yang dinilai membiarkan terjadinya agresi militer terhadap bangsa lain, dalam hal ini invasi AS-Israel ke Iran," katanya.
Kedua, pemerintah dianggap tidak menunjukkan sikap tegas dalam mengutuk invasi tersebut.
"Hal ini memperkuat persepsi adanya keberpihakan Indonesia terhadap agresi tersebut dan menimbulkan kesan lemahnya komitmen terhadap penghormatan kedaulatan negara lain," tegasnya.
Ketiga, sikap yang dinilai tidak netral itu berpotensi merusak kepercayaan publik internasional, termasuk rakyat Palestina.
TB Hasanuddin mengingatkan, rencana mobilisasi pasukan TNI sebagai bagian dari ISF BoP bisa menuai penolakan.
"Bahkan, penolakan disebut telah muncul sejak dua pekan lalu ketika perwakilan Hamas secara terbuka menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza dan mengklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia," ucapnya.
Keempat, ia menyoroti beban anggaran negara. Keterlibatan TNI dalam pasukan ISF dinilai akan menekan kapasitas fiskal di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.
"Dalam kondisi fiskal yang tengah tertekan, pemerintah diminta lebih selektif dalam penggunaan anggaran. Terlebih, dampak invasi AS-Israel ke Iran telah menimbulkan ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal Indonesia," katanya.
Kelima, Indonesia dinilai berisiko terseret lebih jauh dalam pusaran konflik geopolitik Timur Tengah.
"Kita sudah dianggap sebagai pendukung kepentingan AS dan Israel yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah," ucapnya.
TB Hasanuddin menegaskan, keluar dari BoP bukan berarti Indonesia menanggalkan komitmen terhadap perdamaian dunia.
Justru sebaliknya, langkah itu disebut sebagai upaya mengembalikan posisi Indonesia agar tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif, independen, dan berpihak pada penghormatan kedaulatan setiap bangsa. (rpi/muu)
Load more