Menteri PPPA Ingatkan Program MBG Tak Sekadar Bagi Makan: Harus Berbasis Perlindungan Anak dan Libatkan Perempuan
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah diminta tidak sekadar menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pembagian makanan semata.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan tata kelola program tersebut harus berbasis perlindungan anak, serta melibatkan partisipasi aktif perempuan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Semarang.
“Dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, khususnya Pasal 49, Kemen PPPA diamanatkan untuk: pertama, melakukan sinergi program dalam kerangka perlindungan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak; kedua, mendorong dan memfasilitasi partisipasi perempuan sebagai penggerak kebermanfaatan program; dan ketiga, berkoordinasi dalam pemantauan permasalahan anak dalam program MBG,” ungkap Arifah, dikutip Kamis (5/3/2026).
Menurutnya, MBG tidak bisa hanya dilihat sebagai program pemenuhan makanan, tetapi juga bagian dari pemenuhan hak dasar anak atas gizi dan kesehatan tanpa diskriminasi.
Untuk itu, Kemen PPPA mendorong penguatan peran keluarga melalui program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).
“Sebagai implementasi dua dimensi tersebut, Kemen PPPA mensinergikan Program MBG dengan implementasi PUSPAGA dalam upaya meningkatkan kapasitas orang tua atau keluarga tentang pemenuhan gizi anak di rumah berbasis pada kearifan pangan lokal,” jelasnya.
Selain penguatan peran keluarga, KemenPPPA juga mendorong keterlibatan anak dalam mempromosikan pentingnya konsumsi makanan bergizi.
“Selain edukasi gizi bagi orang tua, Kemen PPPA juga fokus untuk meningkatkan partisipasi anak dalam mempromosikan pentingnya makan bergizi dan menjadi pendidik sebaya bagi sesama teman sebayanya melalui sinergi implementasi Forum Anak,” kata Arifah.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan menegaskan pelaksanaan MBG tidak bisa hanya bertumpu pada satu lembaga.
Menurut Zulhas, Badan Gizi Nasional (BGN) harus didukung seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
“Peran pemerintah daerah sangat strategis, di antaranya dalam memfasilitasi jaminan mutu dan keamanan pangan, penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta menjamin ketersediaan dan keterjangkauan bahan baku sekaligus pemanfaatan pangan lokal,” ujar Zulkifli Hasan.
Ia menambahkan, program MBG juga dirancang menjadi penggerak ekonomi desa dengan melibatkan koperasi desa, UMKM hingga BUMDes sebagai agregator pangan.
“Perpres juga mengamanatkan dukungan kementerian dan lembaga terkait dengan melibatkan KDKMP, UMKM, dan BUMDes. Sesuai arahan Presiden, SPPG nantinya menjadi daya dorong utama kegiatan ekonomi di desa,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana melaporkan bahwa hingga saat ini program MBG telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
“Hingga saat ini program MBG telah memiliki 24.443 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang melayani 61,2 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Menurut Dadan, perputaran dana dari program ini juga cukup besar di daerah. Di Jawa Tengah saja, dana yang telah beredar melalui SPPG mencapai sekitar Rp6 triliun.
“Sebanyak 70 persen dana digunakan untuk membeli bahan baku seperti beras, telur, ayam, sayur, buah, bumbu, dan minyak. Sebesar 20 persen untuk operasional termasuk relawan, dan 10 persen untuk insentif,” jelasnya.
Secara nasional, pemerintah menargetkan program MBG dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, dengan potensi tambahan hingga 10 juta penerima termasuk siswa sekolah dan santri pondok pesantren yang belum seluruhnya terlayani. (rpi/iwh)
Load more