Percepat Pengembangan DME untuk Perkuat Ketahanan Energi Nasional, BPS Beberkan Data Impor LPG

Bahkan kata dia, pengembangan DME merupakan salah satu upaya untuk mencari sumber energi substitusi yang dalam jangka panjang dapat menggantikan sebagian kebutuhan LPG impor.

Selain mendukung ketahanan energi, pengembangan DME juga berpotensi membuka pasar baru bagi batu bara berkalori rendah. Indonesia dinilai memiliki modal sumber daya untuk mengembangkan industri tersebut. 

Hal ini mampu mendorong efektifitas PTBA dalam operasional sehingga produksi batubara kalori rendah juga bisa teroptimalisasi.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki sumber daya batu bara sekitar 97,96 miliar ton dengan cadangan mencapai 31,95 miliar ton. 

Sebagian besar cadangan tersebut merupakan batu bara berkalori rendah atau low rank coal, yang selama ini memiliki nilai ekonomi relatif rendah di pasar ekspor.

Menurut Bambang, hilirisasi batu bara juga menjadi kewajiban bagi pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang kontraknya telah diperpanjang.

Baca Juga

Masih Ingat Mas Bechi Pemerkosa Santri di Jombang? DPR Desak Penjelasan Imipas Soal Pembebasan Bersyaratnya

“Hilirisasi batubara wajib dilakukan oleh pemegang PKP2B yang diperpanjang. Soal apakah ini akan membawa gairah baru atau tidak tergantung dari niatan para pelaku industrinya,” bebernya.

Ketua Komite Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal menilai pengembangan DME perlu dihitung secara cermat agar tidak kalah bersaing dengan LPG impor yang selama ini dipasok dari negara dengan biaya produksi gas lebih rendah.

“DME ini industrinya relatif masih baru dan dari sisi keekonomian juga tidak murah. Karena itu feasibility study-nya harus benar-benar dicermati,” ungkapnya.

Ia menilai pemerintah perlu memastikan harga produksi DME dapat bersaing dengan LPG impor agar proyek tersebut tidak justru menambah beban biaya energi.

“Kalau ternyata produksi DME lebih mahal daripada impor LPG, maka harus dihitung kembali manfaatnya,” tegasnya.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno juga menilai pengembangan DME berpotensi membantu mengurangi ketergantungan impor LPG, namun tetap memerlukan kajian yang mendalam.

Menurutnya, proyek serupa pernah direncanakan sebelumnya namun tidak berlanjut sehingga aspek teknologi dan keekonomian perlu dihitung secara hati-hati.

“Proyek ini tentu bisa mengurangi impor LPG, tetapi membutuhkan kajian yang mendalam, khususnya terkait keekonomiannya. Teknologi yang digunakan juga harus mampu membuat biaya produksi lebih efisien dibandingkan impor LPG,” pungkasnya. (ant/aag)