Sampaikan Duka Mendalam, PDIP Desak Penindakan Sindikat PMI Ilegal Usai 32 Kematian dari NTT

"Ini bukan satu dua kasus namun ribuan PMI Ilegal keluar Indonesia masakan tidak terdeteksi. Kalaupun ada oknum2 aparat penegak hukum atau oknum aparatur negara lainnya ikut main-main dalam sindikat ini tindak tegas juga. Supaya efek jera karena Nyawa rakyat Indonesia taruhannya” ujar Mercy menumpahkan kekecewaannya.

Ia menilai tingginya angka pekerja migran non prosedural (PMI ilegal) yang meninggal dunia menunjukkan masih kuatnya praktik perekrutan ilegal dan jaringan perdagangan orang yang memanfaatkan kerentanan ekonomi masyarakat dan ketidaktegasan aparat penegak hukum.

Karena itu Mercy Barends mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan langkah tegas dengan membongkar jaringan perekrut ilegal serta mafia perdagangan orang yang beroperasi di daerah-daerah kantong pekerja migran.

“Para pelaku perekrutan ilegal harus diproses secara hukum dengan ketentuan pidana yang tegas, termasuk menggunakan instrumen Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Negara tidak boleh kalah dari jaringan yang selama ini mengambil keuntungan dari penderitaan pekerja migran,” tegasnya.

Sebagai anggota Komisi III DPR RI, Mercy juga meminta penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta perwakilan Indonesia di negara tujuan penempatan.

Menurutnya, setiap kasus kematian PMI harus ditelusuri secara transparan agar tidak berhenti hanya pada proses pemulangan jenazah tanpa kejelasan penyebab dan pertanggungjawaban hukum.

Baca Juga

Guruh Soekarnoputra: Seniman yang Memadukan Rock, Gamelan hingga Tari, Dikabarkan Kritis di RS

Ia juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan migrasi ilegal, memperkuat edukasi dan pengawasan di desa-desa kantong migran, serta memastikan jalur penempatan yang aman, legal, dan terlindungi bagi para pekerja migran Indonesia.

“kedatangan 4 jenazah PMI ilegal menjadi total 32 kasus Kematian PMI asal NTT dalam waktu hanya tiga bulan merupakan peringatan serius bagi negara. Negara harus melindungi rakyat Indonesia dimanapun dia berada dan bekerja,” pungkasnya.