Terpopuler News: Inti Masalah SMK IDN Bogor Sampai KDM Cabut Izin, hingga Kematian Siswa SMAN 5 Bandung di Cihampelas
- Dokumentasi SMK IDN Bogor
tvOnenews.com - Kabar mengenai inti permasalahan dari dicabutnya izin persetujuan Bangunan Gedung SMK IDN Bogor.
Hingga, misteri kematian siswa SMAN 5 Bandung di Cihampelas yang merenggut nyawa Muhammad Fahdly Ardjasubrata.
Kedua informasi tersebut menjadi News Terpopuler di tvOnenews.com pada Minggu, 15 Maret 2026. Simak rangkuman beritanya berikut ini.Â
- idn.sch.id
Inti Masalah SMK IDN Bogor, KDM Cabut Izin
Permasalahan inti dari dicabutnya izin pendirian sekolah SMK Islamic Development Network (IDN) oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi (KDM) ternyata seputar izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sekolah.
Keputusan pembatalan izin pendirian bangunan sekolah ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jabar Nomor 188/Kep.17-DPMPTSP/2026 yang diterbitkan pada 19 Januari 2026.
Keputusan ini membuat sejumlah wali murid SMK IDN Bogor resah dan khawatir akan masa depan pendidikan anak mereka di sekolah tersebut.
Berdasarkan hasil pertemuan antara pihak sekolah, wali murid, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat difasilitasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akhirnya membuahkan hasil berupa kesepakatan.
Seluruh pihak sepakat untuk menyelamatkan dan memenuhi hak pendidikan atas siswa sehingga tidak ada yang dikeluarkan atau dipindahkan dari sekolah tersebut.
Hal ini dengan catatan, pihak sekolah harus segera melengkapi syarat administratif izin PBG agar SK Gubernur segera dicabut.
Simak berita selengkapnya: Inti Masalah SMK IDN Bogor Ternyata PBG hingga KDM Cabut Izin Operasional, Kepala Sekolah Buka Suara
- Istimewa
Kejanggalan SK Gubernur Jabar
Keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang tertuang dalam SK Gubernur mengenai pencabutan izin operasional SMK IDN Boarding School Bogor menjadi sorotan publik.
Komite perwakilan orang tua siswa kelas XII, Sri Malahayati mengungkapkan terdapat sejumlah kejanggalan di balik keluarnya kebijakan tersebut.
Menurutnya, para orang tua mempertanyakan transparansi proses hukum yang berlangsung.
Pemprov Jabar membatalkan izin tersebut karena ditemukan permasalahan pada dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) saat sekolah didirikan.
Load more