Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Minta Maaf ke Warga Jabar: Itu Seharusnya Tidak Terjadi

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM mengucapkan maaf kepada warga Jabar momen Lebaran 2026.

Di hadapan semua warga yang melakukan salat idulfitri di Gedung Sate, KDM menyinggung soal kinerja pemerintahanya.

"Dalam kesempatan ini saya sebagai Gubernur Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf ke seluruh warga Jawa Barat dalam perjalanan setahun kepemimpinan sampai menjelang Syawal 1447 Hijriah ini," katanya dalam kanal YouTube KANG DEDI MULYADI CHANNEL.

KDM dengan terang-terangan menyebut masih banyak kekurangan di masa kepemimpinanya selama setahun terakhir ini.

"Di bidang infrastruktur, saya memahami bahwa kemampuan pemerintah dalam pengalokasian keuangan belum bisa memuaskan seluruh warga Jabar."

"Sampai pelosok pedesaan masih mendapatkan jalan-jalan yang bolong dan berlubang, masih didapatkan jalan irigasi yang belum terbangun dengan baik, masih didapatkan rumah-rumah rewot yang bocor ketika hujan tiba," bebernya.

Baca Juga

Dedi Mulyadi Sambut Baik FIFA ASEAN Cup 2026 diselenggarakan di Jawa Barat: Bisa Berefek ke Ekonomi

Tak sampai disitu saja, KDM juha menyinggung soal masih banyaknya anaknyang tidak bisa sekolah dengan layak. Sehingga ia juga meminta maaf soal kualitas pendidikan yang ada.

KDM juga meminta maaf kepada warga Jabar soal aspek kesehatan terutama soal BPJS. Ia menyebut masih banyak warganya yang belum terdaftar sebagai penerima BPJS subsidi pemerintah.

"Itu seharusnya tidak terjadi," ungkapnya

Dengan semua kekurangan yang disebutkannya, Dedi berjanji akan terus berusaha mementingkan kepentingan rakyatnya.

"Kami akan terus melakukan evaluasi, penanganan dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan minta maaf pada seluruh warga apabila ada belanja-belanja yang semestinya dibelanjakan kepada kepentingan masyarakat masih digunakan untuk kepentingan yang lain," ucap KDM.

"Saya tekankan sekali lagi, (pemerintah) telah mengambil sebagian harta dari sebagian masyarakat Jawa Barat dalam bentuk layanan pajak dan harta itu diambil oleh kita, negara-negara dan kita bersumpah dalam sumpah jabatan kita bahwa, kita akan menolaknya untuk kepentingan rakyat," ujarnya. (nka/ree)