Tingkatkan Akurasi Kebijakan, BSKDN Gunakan Rasch Model untuk Survei dan Cegah Bias Data

Jakarta, tvOnenews.com - Penguatan kebijakan berbasis bukti melalui peningkatan kualitas data saat ini terus digencarkan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri.

Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan mengadopsi Rasch Model dalam penyusunan instrumen survei.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris BSKDN Noudy R. P. Tendean saat membuka kegiatan Sosialisasi Penggunaan Rasch Model dalam Pengembangan Instrumen Survei di Command Center BSKDN, Selasa (31/3/2026).

Dalam sambutannya, Noudy menegaskan bahwa mutu data sangat bergantung pada kualitas instrumen, terutama survei yang menjadi salah satu sumber utama data kebijakan.

“Kebijakan yang baik harus didukung oleh data yang baik, dan data yang baik harus berasal dari instrumen yang benar-benar teruji, valid, dan reliabel,” ujarnya.

Ia menjelaskan, selama ini pendekatan klasik seperti uji validitas dan reliabilitas umum telah banyak digunakan. Namun, perkembangan metode pengukuran menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif dan presisi, salah satunya Rasch Model.

Baca Juga

Cegah Bansos Salah Sasaran, Kemendagri dan DPR Dorong Penguatan Verifikasi Berbasis NIK hingga Biometrik

Menurutnya, Rasch Model memungkinkan evaluasi yang lebih rinci terhadap kualitas setiap butir pertanyaan dalam survei.

Metode ini dapat mengukur tingkat kesulitan item, konsistensi jawaban responden, kesesuaian instrumen dengan konstruk, serta potensi bias dalam pertanyaan.

“Melalui pendekatan ini, kita tidak hanya mengetahui apakah instrumen cukup baik, tetapi juga memastikan bahwa instrumen tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur,” jelasnya.

Noudy menambahkan, penerapan Rasch Model bukan sekadar peningkatan teknis, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat kualitas bukti dalam perumusan kebijakan. Ia mengingatkan, instrumen yang kurang kuat berpotensi menghasilkan data bias yang dapat memengaruhi akurasi rekomendasi kebijakan.

“Jika data yang kita gunakan bias, maka kebijakan yang dihasilkan pun berisiko tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, penguatan metodologi menjadi sangat penting,” tegasnya.

Sementara itu, Associate Professor Bambang Sumintono menilai Rasch Model memberikan pengukuran yang lebih akurat karena tidak hanya berfokus pada kelompok, tetapi juga karakteristik individu responden.

Ia menjelaskan, dalam pendekatan ini, data tidak langsung dianggap sebagai hasil akhir, melainkan perlu ditransformasikan agar memiliki makna ilmiah yang lebih kuat.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat fondasi metodologi BSKDN, sehingga mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat, akurat, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (rpi)