Syarat Mudah Dapat Bantuan Bedah Rumah Pemprov Jabar dan Kementerian PKP, KDM Siapkan Aplikasi

Jakarta, tvOnenews.com - Syarat mendapat bantuan bedah rumah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Pemerintah Provinsi Jabar dan Kementerian PKP bekerjasama dalam percepatan program bedah rumah.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini, akan membuat aplikasi untuk mempermudah masyarakat mengakses program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).

Masalahnya, masyarakat masih terkendala untuk mendapat manfaat program tersebut karena proses yang berjenjang.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM mengaku program bedah rumah sering kali terkendala persyaratan yang berjenjang.

Demi mendapat manfaat program bedah rumah, masyarakat harus mendapat usulan dari kepala desa, lalu pemerintah kabupaten, baru ke pemerintah provinsi.

Baca Juga

KPK Geledah Rumah Asal Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri di Nganjuk, Penyidikan Kasus HGB terus Meluas

Oleh karena itu, Pemprov Jabar akan meluncurkan aplikasi khusus untuk mempermudah masyarakat mengakses program bedah rumah.

Masyarakat nantinya dapat dengan mudah mengusulkan program bedah rumah langsung melalui aplikasi.

"Untuk membuka ruang agar masyarakat semuanya punya akses yang kuat terhadap kesempatan mendapat bantuan bedah rumah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat kerja sama dengan Kementerian PKP akan membuka aplikasi khusus kepada masyarakat langsung mengakses permohonan bantuan bedah rumah," ungkap KDM pada Selasa (31/3/2026).

KDM menambahkan, aplikasi tersebut dapat diakses oleh berbagai pihak yang menemukan rumah tidak layak huni di lapangan.

"Jadi bisa orang yang pemilik rumahnya, tetangganya, warga, tokoh, aktivis, bahkan penggiat media sosial yang menemukan rumah rakyat miskin kemudian langsung meng-upload dalam sistem aplikasi kita nanti terdaftar dan terverifikasi," kata Dedi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menegaskan bahwa aplikasi tersebut akan menjadi antrean berbasis usulan langsung dari masyarakat.

"Aplikasi tersebut bisa diakses langsung masyarakat yang harapannya itu adalah menjadi antrean bagi masyarakat, sehingga apa yang akan kita lakukan itu benar-benar dari usulan-usulan rakyat langsung," ujar Fitrah Nur.

Adapun masyarakat yang bisa mendapatkan bantuan bedah rumah ini memiliki syarat, yaitu:

1. WNI yang sudah berkeluarga dan diprioritaskan masuk dalam DTSEN
2. Memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah
3. Memiliki rumah dan menempati rumah tidak layak huni satu-satunya
4. Belum pernah memperoleh BSPS
5. Termasuk kelompok rumah tangga desil 4 ke bawah dan/atau penghasilan maksimal UMK/UMP
6. Bersedia mengikuti ketentuan program