Bahagianya Gubernur Dedi Mulyadi soal Pemberlakuan WFH ASN 1 Hari: Di Jabar Bisa Tekan Biaya Operasional

Cirebon, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi kembali menyoroti kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari seminggu yang resmi diterapkan oleh pemerintah. 

Dedi Mulyadi mengetahui pemerintah resmi menerapkan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN). Tujuan kebijakan WFH setiap hari Jumat demi efisiensi energi menghadapi konflik global.

Dedi Mulyadi menyikapi keputusan tersebut. Ia mengaku tidak kaget terkait adanya kebijakan WFH bagi ASN selama satu hari seminggu setiap hari Jumat.

KDM sapaan akrabnya menegaskan, penerapan WFH di Jabar bahkan sudah diberlakukan lebih dulu. Baginya, kebijakan ini bukan hal baru.

"WFH di Jabar itu kan sudah berlangsung lama dan sudah berjalan," ujar Dedi Mulyadi di Cirebon, Kamis (2/4/2026).

Dedi Mulyadi Bahagia Pemerintah Pusat Perkuat Kebijakan WFH

Baca Juga

KDM: Kemajuan Jawa Barat Bukan Karena Kerja Gubernur, tapi Kerja Keras Rakyatnya

Sumber :

• ANTARA/Fathnur Rohman

Walau demikian, Dedi Mulyadi tak bisa menutupi kebahagiaannya. Menurutnya, keputusan dari Pemerintah Pusat sebagai upaya penguatan dalam mendukung kebijakan WFH di Jabar.

"Jadi, kalau hari ini ada penguatan dari pemerintah pusat, ya kita lebih senang," ucap KDM.

Ia mengatakan, kebijakan WFH sudah berlaku dari sekitar enam bulan lalu. Mantan Bupati Purwakarta ini pun kembali mengungkap alasannya.

KDM menilai kinerja ASN tidak sekadar dilihat atau dipantau dari kehadiran secara fisik di kantor. Menurutnya, kinerja lainnya juga harus dicapai oleh mereka.

Mantan anggota DPR ini menganggap pemberlakuan kebijakan WFH ASN di Jabar tentu berdampak pada perubahan pola kerja. Hal itu minimal terjadi di lingkungan pemerintah.

KDM tidak hanya menyinggung tentang WFH. Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar sedang berupaya mewujudkan gebrakan yang saat ini menjadi fokus utama.

Pemprov Jabar menginginkan adanya dorongan perubahan, misalnya mengenai kebiasaan masyarakat di Jabar. Ia mencontohkan perubahan yang diinginkan pemerintah, salah satunya mengajak pelajar bisa berjalan kaki ke sekolah.

Selain itu, kata dia, Pemprov Jabar berupaya untuk melakukan pembatasan kendaraan bermotor terutama menyasar pada anak-anak sekolah.