Bahagianya Gubernur Dedi Mulyadi soal Pemberlakuan WFH ASN 1 Hari: Di Jabar Bisa Tekan Biaya Operasional

"Kita dari dulu udah mengajak anak-anak ke sekolah jalan kaki. Kemudian, tidak bawa kendaraan bermotor," ucapnya.

KDM Ungkap Manfaat Kebijakan WFH

Lanjut, pria berusia 54 tahun ini menyampaikan manfaat dari kebijakan WFH. Setidaknya dapat mewujudkan dua tujuan utama Pemprov Jabar, yakni efisiensi internal pemerintah hingga pengurangan konsumsi pada bagian energi.

Ia menjelaskan tujuan utama dari sisi internal. Hasil kebijakan WFH begitu dahsyat dalam urusan melakukan penekanan biaya operasional birokrasi.

Ia berpendapat sebelum adanya pemberlakuan WFH, biaya operasional birokrasi cukup besar. Maka dari itu, ia berharap dari kebijakan ini sebagai langkah efektif menurunkan hal tersebut.

"Yang pertama, dari sisi internal pemerintah, itu menurunkan biaya produksi pemerintah," bebernya.

Baca Juga

Pembuat Konten Viral soal Samsat Soekarno Hatta Bertemu Dedi Mulyadi, di Hadapan KDM Ungkap Harapan Sebagai Warga Jabar

Ia mencontohkan penghematan yang nyata dari hasil kebijakan itu. Misalnya mengurangi penggunaan listrik, internet, hingga air.

Ia menambahkan, penghematan biaya pada tiga bagian ini bisa dialokasikan atau dialihkan ke sektor pembangunan.

Lanjut dia, biaya yang dihematkan bisa membantu pembangunan mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan.

Kebijakan WFH tidak hanya berdampak pada penghematan biaya. Penerapan WFH bagi ASN bisa memicu penurunan dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

Terlebih, kata dia, mobilitas aparatur sipil negara (ASN) di Jabar berkurang dari dampak kebijakan ini. Hal tersebut tentu membantu penghematan menggunakan BBM.

"Yang kedua adalah, hari ini WFH memiliki tujuan juga untuk menurunkan penggunaan BBM," jelasnya.

Ia menyampaikan penuturannya terkait implementasi kebijakan WFH. Penerapan ini sangat dirasakan dari penurunan biaya birokrasi di lingkungan Pemprov Jabar.

Kebijakan ini juga sangat terlihat bisa berdampak pada berkurangnya belanja perjalanan dinas. Ia mengatakan, komposisi pada bagian ini lebih terkendali dan sangat membantu untuk penambahan porsi anggaran pembangunan.

"Jabar belanja pegawainya paling tinggal 30 persen. 60 persen sudah untuk membangun," tukasnya.

(ant/hap)