Komite dan Orang Tua Siswa SMK IDN Bogor Temui Komisi V DPRD Jabar untuk Perjuangkan Nasib Pendidikan Ratusan Murid
- Dokumentasi SMK IDN Bogor
Jakarta, tvOnenews.com - Komite Sekolah dan orang tua siswa SMK IDN Bogor akan menghadiri audiensi bersama Komisi V DPRD Jawa Barat terkait polemik pencabutan izin operasional sekolah oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Para orang tua dan Komite Sekolah SMK IDN Bogor dijadwalkan menghadiri audiensi pada pukul 10.00 di Kantor DPRD Jabar Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, pada Senin (6/4/2026).
Hal itu disampaikan Sri Malahayati selaku Komite Sekolah SMK IDN.
Ia mengatakan pertemuan para orang tua siswa dan Komite Sekolah dengan Komisi V sebagai upaya memperjuangkan hak keberlanjutan pendidikan para siswa SMK IDN.
"Agenda, memenuhi waktu yang diberikan oleh Komisi V DPRD Jabar untuk audensi dan penyampaian 4 aspirasi keberlanjutan pendidikan siswa yang terdampak atas SK Gubernur Jawa Barat no. 188/kel.17-DPMPTSP/2026," ungkapnya dalam keterangan yang tvOnenews terima pada Senin (6/4/2026).
Sri mengatakan kegiatan ini merupakan bagian langkah Komite SMK IDN dalam mencari keadilan dan memastikan hak pendidikan para siswa tetap terjamin.
Komite dan Orang Tua Siswa Lapor ke Ombudsman
- Istimewa
Sebelumnya, Komite sekolah bersama perwakilan orang tua siswa SMK IDN Bogor melaporkan dugaan maladministrasi dalam penerbitan Surat Keterangan (SK) Gubernur Jawa Barat terkait pembatalan izin operasional sekolah kepala Ombundsman RI.
Hal ini dilakukan para orang tua siswa demi memperoleh kepastian prosedur dan perlindungan hak Pendidikan bagi ratusan siswa yang terdampak dari pembatalan izin operasional sekolah tersebut.
Laporan disampaikan langsung oleh perwakilan orang tua murid, Hadi Koerniawan selaku Koordinator Kelas XI, bersama tujuh pelapor lain yang mewakili wali siswa.
Mereka melaporkan dugaan maladministrasi dalam proses terbitnya SK Gubernur Jawa Barat mengenai pembatalan izin operasional SMK IDN Bogor.
Kedatangan para pelapor ke Ombudsman bertujuan menanyakan perkembangan laporan yang sebelumnya telah diajukan pada 12 Maret 2026.
Perwakilan orang tua siswa meminta Ombudsman bersikap tegas dengan melakukan pemeriksaan terhadap proses penerbitan keputusan tersebut.
“Yang kami perjuangkan bukan hanya sekolah, tetapi masa depan anak-anak kami. Kami berharap Ombudsman dapat bersikap tegas dan objektif agar anak-anak kami tidak kehilangan hak pendidikan hanya karena persoalan administrasi yang belum jelas," tegas Hadi Koerniawan, di Jakarta pada Kamis (2/4/2026).
Mereka menegaskan bahwa langkah pelaporan ini bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan upaya mencari kejelasan prosedur, keadilan administrasi, serta perlindungan hak siswa agar tidak menjadi korban persoalan kebijakan dan administrasi.
Para orang tua siswa SMK IDN berharap Ombudsman dapat menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik secara objektif dan independen, sekaligus memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya siswa yang terdampak kebijakan tersebut. (muu)
Load more