Imbas Pernyataan Kontroversialnya, Saiful Mujani Djlaporkan ke Polda Metro Jaya

Jakarta, tvOnenews.com — Badan Eksekutif Mahasiswa Kristiani Seluruh Indonesia (BEM KSI) secara resmi melaporkan Saiful Mujani ke Polda Metro Jaya pada Kamis (9/4/2026). Laporan tersebut disampaikan melalui Koordinator Pusat BEM KSI, Charles Gilbert.

Pelaporan ini berkaitan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Saiful Mujani dalam acara bertajuk “Halal Bihalal: Sebelum Pengamat Ditertibkan” yang digelar di Komunitas Utan Kayu, Jakarta Timur, pada 31 Maret 2026.

BEM KSI menilai bahwa pernyataannya dalam acara tersebut mengandung unsur dugaan penghasutan untuk melawan penguasa sebagaimana diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, mereka meminta aparat penegak hukum untuk segera melakukan pemeriksaan dan penelusuran lebih lanjut.

Koordinator Pusat BEM KSI, Charles Gilbert, menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen mahasiswa dalam menjaga stabilitas nasional serta menegakkan supremasi hukum di Indonesia.

Menurutnya, setiap pernyataan di ruang publik harus disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan potensi kegaduhan atau konflik di tengah masyarakat.

BEM KSI juga menyatakan akan terus mengawal proses hukum yang berjalan dan berharap aparat kepolisian dapat bertindak secara profesional, transparan, dan berkeadilan dalam menangani laporan tersebut.

Baca Juga

Akomodasi Jika Ada Masyarakat yang Jadi Korban tapi Belum Lapor, Polda Metro Jaya Buka Posko Pengaduan Korban Penipuan Umrah

“Kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa Kristiani Seluruh Indonesia (BEM KSI) secara resmi telah melaporkan Saiful Mujani ke Polda Metro Jaya atas dugaan pernyataan yang mengandung unsur penghasutan untuk melawan penguasa sebagaimana diatur dalam Pasal 246 KUHP.

Langkah ini kami ambil sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen kami dalam menjaga keutuhan bangsa serta menegakkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kami menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara, namun harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tidak melanggar hukum.

Kami mendesak aparat kepolisian untuk segera menindaklanjuti laporan ini secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas serta tidak terprovokasi oleh pernyataan-pernyataan yang dapat memecah persatuan bangsa.