Prabowo Desak TNI-Polri dan Kemenkeu Bertindak Keras, Kebocoran Negara dari Penyelundupan Disorot Tajam

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras terkait masih maraknya praktik penyelundupan yang berdampak langsung pada kebocoran keuangan negara. Dalam arahannya di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2026), Prabowo menegaskan bahwa persoalan tersebut belum tertangani secara maksimal.

Instruksi itu secara langsung ditujukan kepada Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurut Prabowo, ketiga institusi tersebut memegang peran strategis dalam menghentikan praktik ilegal yang selama ini menggerus potensi penerimaan negara.

“Pekerjaan kita masih berat, kebocoran masih terjadi, penyelundupan masih terjadi,” tegas Prabowo dalam arahannya.

Kinerja Penindakan Dinilai Belum Optimal

Prabowo menilai bahwa meskipun setiap institusi telah memiliki perangkat dan unit khusus untuk menangani penyelundupan, hasil yang dicapai belum menunjukkan dampak signifikan.

Baca Juga

Defisit RAPBN 2027 Dipangkas, Utang Baru Justru Tembus Rp876 Triliun

Ia menekankan bahwa pendekatan yang lebih agresif dan terkoordinasi sangat dibutuhkan untuk menekan praktik ilegal tersebut. Penyelundupan dinilai bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan ancaman serius terhadap stabilitas fiskal negara.

Kondisi ini, menurutnya, membuat negara kehilangan potensi pendapatan dalam jumlah besar yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

Prabowo juga mengingatkan bahwa keberadaan aparat penegak hukum dan pengawas keuangan harus mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Tanpa penindakan tegas, praktik penyelundupan akan terus berulang dan semakin sulit dikendalikan.

Potensi Kerugian Negara Capai Ratusan Triliun

Dalam penjelasannya, Prabowo mengungkap gambaran besarnya kerugian negara akibat praktik ilegal tersebut. Ia merujuk pada capaian Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang berhasil mengungkap skala kebocoran negara.

Dari operasi yang dilakukan, Satgas PKH berhasil mengamankan aset lahan ilegal serta menarik denda administratif dari para pelanggar.

Total nilai yang berhasil diselamatkan mencapai Rp371 triliun. Angka ini disebut setara dengan sekitar 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa praktik ilegal, khususnya di sektor sumber daya alam, telah berlangsung dalam skala besar dan sistematis.

Sektor Sawit dan Tambang Jadi Sorotan

Prabowo menyoroti bahwa kebocoran negara paling besar terjadi di sektor sumber daya alam, terutama pada industri perkebunan kelapa sawit dan pertambangan ilegal.

Kedua sektor ini dinilai memiliki potensi ekonomi tinggi, namun juga rentan terhadap praktik penyalahgunaan, termasuk penyelundupan dan penguasaan lahan secara ilegal.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan potensi besar tersebut terus hilang tanpa pengawasan yang ketat. Penindakan yang konsisten dinilai menjadi kunci untuk memulihkan kerugian negara sekaligus memperbaiki tata kelola sektor strategis tersebut.

Dana Hasil Penindakan Akan Dialokasikan untuk Rakyat

Prabowo memastikan bahwa dana yang berhasil diselamatkan dari penindakan tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi akan langsung dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah program strategis yang akan dibiayai dari hasil pemulihan kerugian negara tersebut.

Beberapa program yang menjadi prioritas antara lain:

• Renovasi sekolah di berbagai daerah

• Digitalisasi sistem pendidikan nasional

• Pembangunan infrastruktur seperti jembatan

• Penguatan fasilitas publik lainnya

Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.

Penegakan Hukum Jadi Kunci Pemulihan Fiskal

Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan menghentikan penyelundupan akan berdampak langsung pada kekuatan fiskal negara.

Jika kebocoran dapat ditekan secara signifikan, maka ruang anggaran pemerintah akan semakin luas untuk membiayai program pembangunan.

Selain itu, penegakan hukum yang tegas juga diyakini mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Prabowo pun menutup arahannya dengan menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga untuk memastikan bahwa praktik penyelundupan benar-benar dapat dihentikan.

Ia meminta seluruh pihak yang terlibat untuk bekerja lebih keras dan tidak memberikan ruang bagi pelaku kejahatan ekonomi yang merugikan negara. (agr/nsp)